10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah 2017

Dari laporan IKT tahun 2018 terlihat bahwa 10 kota dengan nilai toleransi terendah memiliki skor di bawah 4 dalam skala 1-7. Laporan tersebut dapat dibaca bahwa kota-kota tersebut rata-rata memiliki skor rendah dalam 6 indikatornya, sebagaimana diulas dalam kerangka metodologis studi ini pada bab awal. Jika disandingkan dengan data IKT tahun 2015, maka terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017. Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta dan Bekasi. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah). Hal itu disebabkan oleh penguatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan di DKI menjelang, saat, dan setelah Pilkada 2017  Sedangkan Bekasi melompat dari peringkat kedua terendah pada 2015 ke peringkat 53 pada tahun 2017. Hal itu antara lain didorong oleh semakin positifnya standing position, pernyatan, serta tindakan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Sekilas dapat disajikan narasi singkat kota-kota dengan skor toleransi terendah pada IKT tahun 2017, sebagai berikut.

1. DKI Jakarta

Secara demografis, Kota Jakarta terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut.Islam8.200.796 orang; Kristen 724.232 orang; Katolik 303.295 orang; Hindu 20.364 orang; Buddha 317.527 orang; Konghucu 5.334 orang. Jumlah total 9.0607.787 orang. Dengan jumlah tersebut dapat kita lihat bahwa perbandingan jumlah penduduk antar agama di Kota Jakarta sangatlah tinggi.

Belakangan, begitu banyak kasus intoleransi terjadi di Ibukota, terutama dalam satu tahun terakhir. Beberapa yang dicatat publik: 1) Intoleransi terhadap Rasyidin Nawi salah seorang pembina pengurus Majid Darussaam Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Alasan pemecatan karena yang bersangkutan memilih Ahok-Jarot. Pemecatan dengan tidak hormat itu dilakukan melalui surat bernomor: Istimewa/SK/KETUM/II-2017, dengan memperhatikan surat al-Maidah ayat 51 (02/02/2017). 2) Intoleransi oleh sekelompok warga dengan memasang spanduk bertulisakan pemakaman ini tidak menerima bangke orang munafiq, pembela/pendukung penista agama di pemakaman umum Kampung Pulo Kalibata RT RT 07 RW 05 Jakarta Selatan (03/03/2017). 3) Intoleransi terhadap nenek Hindun Binti Raisman (Alm) yang jenazahnya ditolak dishalatkan di Mushalla Jl. Karet Karya 2, RT 009 RW, 02 Karet Setyabudi. Almarhum dilarang di shalatkan di Masjid hanya gara-gara pada 15 Februari 2017 lalu memilih pasangan Ahok-Jarot dalam Pemilukada DKI. Padahal jarang rumah yang bersangkutan dengan Mushala hanya beberapa meter. Akhirnya jenazah dishalatkan di rumahnya (07/03/2017). 3) Intoleransi juga menimpa JAI Bukit Duri Jakarta Selatan. Inti permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya tindakan penghalang-halangan kegiatan keagamaan dan peribadatan di Mushalla An Nur milik Jemaat Ahmadiyah Bukit Duri oleh beberapa orang yang mengatasnamakan warga Bukit Duri oleh beberapa orang yang mengatasnamakan warga Bukit Duri serta mengancam akan ada penyerangan dari pihak luar kepada Pengadu apabila kegiatan ibadah masih dilakukan di mushalla tersebut.

Selain itu banyak lagi kasus aktual lainnya sebagai dampak ekoran dari penguatan identitas keagamaan dan pengerasan resistensi pada identitas liyan di Ibukota. Catatan SETARA Institute dalam setahun terakhir pengukuran dalam IKT ini menunjukkan tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jakarta, yaitu 25 peristiwa atau yang paling tinggi dibandingkan kota-kota lainnya.

2. Banda Aceh

Secara demografi, Kota Banda Aceh terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Pemeluk agama Islam berjumlah 216.941 orang; Kristen 1.571 orang; Katolik 431 orang; Hindu 50 orang; Buddha 2.535 orang; Konghucu 3 orang; dengan jumlah penduduk 223,446 orang (Data sensus penduduk, 2010). Dari sisi jumla, Islam dan Kristen merupakan dua kelompok agama terbesar di Kota Banda Aceh.

Mencermati dokumen RPJMD, program-program yang mendukung adanya sikap toleransi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam RPJMD Kota Aceh termasuk lemah. Agenda-agendaprogramatik bagi inklusi sosial kelompok-kelompok minoritas sangat tidak memadai.

Selain itu, beberapa tindakan intoleran terjadi atas kelompok-kelompok minoritas di Aceh. Salah satunya, terkait dengan pihak Pemkot Banda Aceh yang pernah meminta pembatalan acara hanya karena JMSP mengagendakan pementasan Liong Barongsai yang akan dimainkan anak-anak etnis Tionghoa di Banda Aceh. Yang lain dan paling dicatat publik adalah intoleransi atas minoritas nasrani. Di kota ini, pernah terjadi penutupan terhadap sembilan gereja dan enam wihara di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. SETARA Institute pernah mengeluarkan rilis khusus untuk mengecam peristiwa dan tindakan pelanggaran tersebut.

Dalam catatan SETARA Institute sepanjang setahun pengukuran IKT 2017 ini, terjadi paling tidak tiga kali peristiwa dan tindakan pemaksaan keyakinan terhadap warga kota. Yang paling menonjol adalah emaksaan keyakinan dan hukuman syari'ah terhadap Alem Suhadi dan Amel Akim warga Keturunan Etnis Tionghoa dan beragama Budha. Ekesekusi hukuman cambuk diberlakukan kepada mereka berdasarkan Qanun Jinayat.

Selain itu, iklim intoleransi dan diskriminatif di kota Banda Aceh dipengaruhi oleh adanya peraturan-peraturan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas non muslim. Situasi diskriminatif secara umum diperburuk oleh beberapa qanun di tingkat provinsi, seperti Qanun Jinayat dan peraturan-peraturan di tingkat provinsi, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh 25/2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

3. Bogor

Secara demografi, Kota Bogor terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 881.721 orang; Kristen 36.506 orang; Katolik 18.721 orang; Hindu 1.250 orang; Buddha 7.506 orang; Konghucu 596 orang. Jumlah total 950.334 orang (Data sensus penduduk 2010)

Terkait kota Bogor yang memiliki regulasi pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebenarnya cukup baik. Namun, indeks toleransinya buruk karena beberapa kejadian yang mencerminkan intoleransi, misalnya persoalan somasi oleh warga Bogor kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto terkait surat edaran yang berisi larangan untuk warga Kota Bogor dalam merayakan Hari Assyura (hari raya warga Syiah) pada tahun 2015 dan tak lekang dalam ingatan kita, kurang lebih 10 tahun sudah, polemik GKI Yasmin tak kunjung usai. Ijin yang sudah dikeluarkan Pemkot Bogor pada 2007 dicabut lagi dan dibekukan oleh Pemkot Bogor pada 2008.

Beberapa peristiwa aktual juga dicatat oleh SETARA Institute. Intoleransi terhadap panitia pembangunan Masjid Imam bin Habil di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar pembangunan masjid dihentikan sementara, untuk memastikan apakah panitia/pengurus masjid tersebut mengajarkan aliran sesat atau tidak. Alasan lainnya untuk menjaga persatuan umat Islam dari aliran aneh-aneh (07/08/2017). Intoleransi terhadap umat Kristen dalam bentuk ancaman penyegelan gejara dengan alasan tidak ber-IMB di Gereja Methodist Indonesia Parung Panjang  yang dipimpin oleh Pdt. Efendi Hutabarat membenarkan gerejanya tidak memiliki IMB, pihaknya telah berusaha mengurusnya sejak November 2016, namun tidak mendapatkannya. Sekelompok warga yang dipimpin oleh Ketua RT di Parung Bogor memprovokasi agar gereja tersebut disegel (05/03/2017).

Diskriminasi dan intoleransi juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat secara gabungan diwakili oleh unsur Muspika(Kecamatan Parung Panjang Bogor dan unsur Muspida Kabupaten Bogor dalam bentuk penetapan status quo pada tiga gereja di Kecamatan Parung Panjang sekaligus. Alasan penetapan status Quo dengan alasan gereja tidak mengantongi isin rumah ibadah. Adapun gereja-gereja yang status quo adalah Gereja Katolik, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Gereja Methodis. Meskipun selama status quo umat Katolik dan Protestan di daerah setempat mendapatkan izin dengan menggunakan fasum, namun kelompok takmir masjid mengirimkan surat agar tidak menggunakan fasum sebagai tempat kebaktian (11/03/2017). Pada tanggal 7 Agustus 2017 intoleransi terhadap panitia pembangunan Masjid Imam bin Habil di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar pembangunan masjid dihentikan sementara, untuk memastikan apakah panitia/pengurus masjid tersebut mengajarkan aliran sesat atau tidak. Alasan lainnya untuk menjaga persatuan umat Islam dari ‘aliran aneh-aneh’.

Dalam catatan SETARA Insititute, parameter regulasi pemerintah juga masuk dalam katagori buruk atau diskriminatif. Pemerintah Kota sering mengeluarkan kebijakan diskriminatif, termasuk edaran larangan perayaan Hari Asyura, yang kontraproduktif bagi jaminan hak konstitusional warga untuk beribadah secara merdeka. 

4. Cilegon

Secara demografis, Kota Cilegon terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut agama, yaitu: Islam 364.628 orang; Kristen 5.857 orang; Katolik 1.425 orang; Hindu 223 orang; Buddha 1.285 orang; dan Konghucu 21 orang. Jumlah total penduduk adalah 374.559 orang (Data sensus penduduk 2010).

Berdasarkan “visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021” yaitu Terwujudnya Kota Cilegon Yang Unggul Dan Sejahtera Berbasis Industri Perdagangan Dan Jasa menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk meningkatkan rasa toleransi masih kurang. Pada visi ini lebih terlihat menekankan pada pembangunan dalam bidang ekonomi.

Di kota ini terjadi penutupan 25 Gereja antara lain; Gereja Bethel Indonesia, Gereja Presbeterian Korea dan Gereja Babtis oleh Sekda Kota Cilegon, Kemenag, FKUB, Dandim dan Camat  Citangkil. Pentupan terjadi karena ada aksi masa pemuka agama Islam. Alasan penutupan karena gereja yang menempati ruko, hotel, rumah makan dan rumah pribadi tidak berizin dan tidak sesuai peruntukannya (27/08/2017).

Dalam catatan SETARA Institute untuk setahun pengukuran ini dilangsungkan terdapat empat peristiwa besar pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Empat peristiwa tersebut semua menunjukkan pemerintah sebagai aktor pelanggar hak konstitusional warga untuk beragama secara merdeka.

5. Depok

Dari sisi komposisi penduduk berdasarkan agamanya, Kota Depok terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 1.611.602 orang; Kristen 85.327 orang; Katolik 25.588 orang; Hindu 3.147 orang; Buddha 4.962 orang; Konghucu 2,036 orang. Toral penduduk berjumlah 1.738.570 orang (Data sensus penduduk 2010).

Dari segi RPJMD, Pemerintah Kota Depok sudah cukup baik dengan visinya yaitu Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius. Salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Namun, dari segi kebijakan Pemerintah Kota Depok dinilai kurang bisa mewujudkan tujuan  telah menyegel Masjid Al-Hidayah, di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ini penyegelan kesekian kali oleh pemerintah kota terhadap masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Intoleransi terhadap Jemaah Ahmadiyah oleh  sekelompok ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sawangan Kota Depok. Intoleransi tersebut dilakukan dalam bentuk permohonan pentupan aktivitas Jemaah Ahmadiyah yang ditujukan kepada Walikota Depok DR.KH. Muhammad Idris Abdul Shomad, MA (23/02/2017). Penyegelan rumah ibadah dan sekretariat Jemaah Ahmadiyah di Kota Depok Oleh Satpol PP. Penyegelan ini dilakukan seiringan dengan adanya surat permohonan penutupan aktitas Jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Sawangan Kota Depok kepada Walikota (23/02/2017).

Diskriminasi dan intimidasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Sawangan Depok oleh Walikota Depok melalui surat peringatan untuk tidak melaksanakan aktivitas jemaat. Larangkan tersebut disampaikan melalui surat bernomor: 450/0260/V/2017. Adapun yang menjadi acuan pelarangan adalah desakan MUI, FKUB dan desakan dari perwakilan umat Islam kecamatan Sawangan (09/05/2017). Penutupan dan penyegelan Masjid Ahmadiya di Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat oleh Walikota Depok. Dalam penyegelan tersebut, pemerintah kota melalui Pol PP sekaligus menyita CCTV milik masjid Ahmadiyah. Pemerintah kota Depok tidak mengindahkan surat teguran dari Komnas Perempuan dan Yayasan Satu Keadilan. Alasan penyegelan Masjid mengacu pada SE Gubernur Jawa Barat dan SE Walikota Depok (03/06/2017).

Dalam catatan SETARA Institute, kota ini memang kondusif bagi pemeliharaan intoleransi. Salah satu katalisatornya adalah kebijakan diskriminatif seperti diulas di atas. Kebijakan diskriminatif tersebut tiidak saja dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, namun juga Gubernur Provinsi Jawa Barat.

6. Yogyakarta

Secara demografis, Kota Yogyakarta terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 323.433 orang; Kristen 24.318 orang; Katolik 36.494 orang; Hindu 760 orang; Buddha 1.145 orang; Konghucu 68 orang. Jumlah total sebesar 388.627 orang. Keragaman penduduk di Yogyakarta dari berbagai latarnya sangat tinggi, sebab Yogyakarta merupakan salah satu tujuan paling prominen mobilitas manusia dari seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan. Selain dikenal, sebagai Kota Pendidikan, Kota Budaya, Kota Pariwisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai miniatur Indonesia. 

Dalam lima tahun terakhir, terjadi penguatan intoleransi dan kekerasan komunal di Yogyakarta. Insiden di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, hanya satu dari sekian kasus intoleransi yang terjadi di Yogya. Jauh sebelum itu, Januari 2012, gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi menuntut pembubaran pengajian tahunan jemaah Ahmadiyah. Belakangan setelah proses investigasi, Kementerian Agama menyatakan Ahmadiyah di Yogya bukan yang dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Ahmadiyah yang jadi sasaran di Yogya ketika itu Ahmadiyah Qadian, sedangkan yang dilarang Ahmadiyah Lahore. November 2013, yayasan kajian filsafat Islam dan mistisisme RausyanFikr Institute di Kaliurang, Sleman, diancam diserang ormas. Lembaga itu dituding menjadi wadah bagi umat Syiah. Ancaman itu membuat polisi dan tentara memenuhi kantor RausyanFikr untuk mencegah bentrokan. Mei 2014, jemaat Santo Fransiscus Agung Gereja Banteng di Ngaglik, Sleman, diserang sekelompok pria bersenjata tajam. Mereka saat itu tengah melakukan kebaktian di rumah Direktur Galang Press Julius Felicianus. Pada 14 Juli 2015, Gereja Baptis Indonesia Saman di Sewon, Bantul, dituntut ditutup oleh ormas dengan alasan belum memiliki izin mendirikan bangunan. Pengurusan IMB gereja tersebut tersendat karena masih menunggu persetujuan warga sekitar. Saat itu gereja dijaga 100 lebih polisi untuk mengantisipasi serangan.

The Wahid Institute (kini Wahid Foundation) menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tak toleran nomor dua di Indonesia pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogya. Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Bantul yang berdiri sejak 2008 ditutup setelah diancam akan disegel oleh ormas. Camat setempat beralasan, pesantren itu tak mengantongi izin dan bertentangan dengan nilai Islam. Awal April 2016, Acara Lady Fast yang digagas komunitas perempuan Kolektif Betina dan berlangsung di bengkel seni Survive Garage di Bantul diserang ormas dengan alasan kegiatan tersebut tak berizin. Selain itu, kasus lain yang menunjukkan intoleransi di Kota Yogyakarta yaitu terkait dengan kos-kosan yang resisten pada suku-suku tertentu, seperti orang-orang Papua.

Dalam catatan SETARA Institute, angka pelanggarankebebasan beragama/berkeyakinan termasuk tinggi. Yang terbaru, terjadi diskriminasi terhadap siswa-siswi non Muslim yang hendak melanjutkan sekolah ke sebuah SMP Negeri di Yogyakarta, dimana Kepala Sekolah dalam bentuk kebijakan pembedaan mewajibkan siswi-siswi Muslim untuk mengenakan jilbab ke sekolah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam syarat-syarat pendaftaran ulang bagi siswa/i baru (13/07/2017).

Dalam situasi intoleransi yang semakin massif, pemerintah kota tidak memberikan terobosan yang progresif atau minimal berarti. Sikap dan tindakan pemerintah kota yang ditunggu publik tidak kunjung tampak untuk memulihkan situasi.

7. Banjarmasin

Secara demografis, Kota Banjarmasin terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 597.556 orang; Kristen 15.095 orang; Katolik 6.484 orang; Hindu 437 orang; Buddha 4.262 orang; Konghucu 122 orang. Jumlah total penduduk adalah 625.481 orang (Data sensus penduduk 2010).

Belakangan penguatan identitas keagamaan terjadi, yang dibarengi dengan resistensi atas liyan dalam bentuk intoleransi. Intoleransi yang terjadi pada tahun 2017 adalah yang terjadi atas umat Kristen oleh puluhan warga di Komplek DPRD, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sekelompok warga menolak rencana pembangunan gereja di lingkungan mereka. Warga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin untuk menyampaikan protes (23/03/2017). Dalam situasi demikian, tidak tampak respons positif dari pejabat inti di Banjarmasin untuk mengatasi dan mengurangi penjalaran intoleransi. Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mengekspresikan pandangan, sikap, dan tindakan nyata dalam memulihkan keadaan.

Di samping itu, dalam catatan SETARA Institute, terdapat begitu banyak Perda diskriminasi dan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang mendiskreditkan sekelompok minoritas warga kota di Banjarmasin. Dalam isu diskriminasi perempuan dan diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan, Komnas Perempuan dan Setara Institute mencatat, terdapat 24 peraturan diskriminatif dan 15 di antaranya berdasarkan sentimen dan favoritisme keagamaan.

8. Makassar

Secara demografi, Kota Makassar terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 1.167.188 orang; Kristen 109.423 orang; Katolik 37.824 orang; Hindu 1.926 orang; Buddha 16.961 orang; dan Konghucu 261 orang. Jumlah toral 1.338.663 orang (Data sensus penduduk 2010). Kuantitas umat Islam di makassar sangat dominan.

Rasio tempat ibadah di Kota Makassar menurut data tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah tempat ibadah umat Islam mendominasi diantara agama yang lain.. yaitu sebanyak 1.074 unit. Sedangkan yang lain yaitu Gereja = 125 unit; Pura = 20 unit; Vihara = 15 unit; Kelenteng = 6 unit. Menurut data kependudukan setempat pada tahun 2013. jumlah pemeluk agama tahun 2013 meningkat yaitu Islam menjadi 1.330.271; Kristen/Katolik201.873; Hindu6.878; Buddha 25.776; dan Konghucu1.423.

Dalam isu intoleransi dan diskriminasi, muncul beberapa kasus terkait pelarangan peringatan Asyura oleh kelompok Syiah. Hal itu dilakukan bukan hanya oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) sebagaimana diketahui publik, tapi juga dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang didalamnya tergabung 28 lembaga dan ormas Islam. Ormas itu antara lain Pemuda Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pemburu Aliran Sesat (LPAS), Wahda Islamiyah, Hidayatullah dan Ikatan Dakwah Indonesia (IKADI).

Ketua FUIB Sulsel Mukhtar Daeng Lau mengungkapkan, melalui pertemuan (28/09/2017) dengan seluruh stakeholders pemerintahan baik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dan kepolisian belum lama ini pihaknya secara tegas menyampaikan bahwa perayaan Asyura 10 Muharram oleh kaum Syiah tidak boleh dilaksanakan. Selain itu terjadi juga kerap terjadi tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas nasrani. Salah satu yang dicatat SETARA adalah pengepungan terhadap gereja Toraja di Makassar pada akhir tahun 2016 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran.

SETARA Institute mencatat bahwa pemerintah Kota mengeluarkan bebeapa kebijakan diskriminatif atas kelompok minoritas disana. Di samping itu, kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut mempengaruhi adanya ruang yang kurang kondusif bagi toleransi di Makassar. Yang terbaru, pemerintah provinsi mengeluarkan surat edaran yang ditandatangi Sekda atasnama Gubernur, Ir. H. Abdul Latif, M.Si.,MM dengan nomor surat: 450/0224/B. Kesejahteraan tentang Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyebaran Ajaran Syi'ah (12/01/2017).

9. Padang

Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan konfigurasi penduduk Kota Padang dari latar belakang agama mereka sebagai berikut. Pemeluk agama Islam yaitu 803.706 orang. Sedangkan agama lain adalah Kristen 13.094 orang; Katolik 10.689 orang; Hindu 145 orang; Buddha 2.876 orang; Konghucu 36 orang. Total penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 orang.

Dari RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, visi pembangunan Kota Padang  yaitu Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur. Masyarakat madani pada dasarnya adalah masyarakat yang beradab, demokratis, tertib dan teratur sejahtera dan berkeadilan sebagaimana yang terdapat di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dalam hal ini masyarakat mempunyai 3 unsur utama yaitu patuh terhadap ajaran agama, patuh terhadap aturan hukum dan sejahtera baik dari segi pendapatan, derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyaarakat. Visi Kota Padang adalah mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dari muatan RPJMDterlihat adanya pengutamaan kelompok agama Islam dibandingkan agama-agama lain. Dalam RPJMD, tidak tampak desain untuk membangun inklusi sosial bagi kelompok-kelompok pemeluk agama selain Islam.

Dalam catatan SETARA Institute, terdapat beberapa kasus intoleransi di Padang, antara lain: 1) Syiar kebencian melalui kegiatan Safari Dakwah oleh Sang Mantan Misionaris Internasional Ustadz Bernard Abdul Jabar dengan tajuk "Jahatnya Kristenisasi dan Modus-Modus Baru Pemurtadan di Masjid Raya Kebenaran Anduring Padang Sumatera Barat yang difasilitasi oleh GNPF Sumbar dan Forum Masyarakat Muslim (FMM) Sumbar (06/02/2017). 2) Intoleransi terhadap masyarakat Konghucu oleh Aliansi Ormas Islam terdiri dari alumni 212, GNPF MUI, Forum Masyarakat Minang Ormas Islam se Sumatera Barat melalui aksi intimidasi penolakan penyelenggaraan pembakaran jenazah orang Tionghoa di Pecinan Tanah Bong yang dilakukan oleh Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Padang (22/03/2017). 3) Syiar kebencian melalui kegiatan Safari Dakwah oleh Sang Mantan Misionaris Internasional Ustadz Bernard Abdul Jabar dengan tajuk "Jahatnya Kristenisasi dan Modus-Modus Baru Pemurtadan di Masjid Raya Kebenaran Anduring Padang Sumatera Barat yang difasilitasi oleh GNPF Sumbar dan Forum Masyarakat Muslim (FMM) Sumbar (06/02/2017).

10. Mataram

Secara demografis, Kota Mataram terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut. Islam 332.259 orang; Kristen 6.735 orang; Katolik 3.033 orang; Hindu 56.351 orang; Buddha 3.840 orang; dan Konghucu 59 orang. Jumlah total penduduk adalah 402.843 orang (Data sensus penduduk 2010).

Dalam dokumen RPJMD Kota Mataram, tidak tampak rencana program dan agenda yang secara khusus didesain untuk meningkatkan inklusi sosial bagi seluruh penduduk dengan berbagai latar belakang agama. Selain itu, program-program pembangunan yang memberikan tekanan khusus bagi pembangunan dan pembinaan toleransi juga tidak menonjol.

Dalam catatan SETARA Institute, terdapat beberapa kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan, antara lain: 1) Penyesatan terhadap Yayasan Pendidikan al-Qur'an oleh Pemerintah Kota Mataram dengan tuduhan menyimpang dari ajaran Islam. Penyesatan yang berakhir dengan penutupan dan penurunan semua atribut milik yayasan terhadi setelah MUI setempat menyatakan Yayasan Pendidikan al-Qur'an yang berlokasi di Jalan Bung Karno tersebut sesat, sehingga Polda NTB terlibat di dalam melakukan penyelidikan (30/01/2017). 2) Pemaksaan mengeluarkan zakat kepada rekanan/kontraktor memenangkan tender pekerjaan umum oleh Pemerintah Kota Mataram. Pemaksaan membayar zakat dibebankan kepada kontraktor agar memiliki surat keterangan telah membayar saat hendak melakukan pembayaran pekerjaan (14/02/2017).

Kota Mataram juga memiliki rapor buruk mengenai diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah, yang dicatat oleh beberapa lembaga HAM di Indonesia seperti SETARA Institute, KontraS, dan Wahid Institute. Di samping itu, Pemerintah Kota Mataram juga masih memiliki pekerjaan rumah sangat besar berkaitan dengan pemulihan hak-hak konstitusional warga Jemaat Ahmadiyah yang masih mengungsi di Wisma Transito dan lokasi lainnya, terutama berkaitan dengan hak sipil untuk bebas beragama/berkeyakinan, serta hak-hak lainnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.