10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah 2018

A. Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota dari 33 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Tanjungbalai mencapai 60,52 kilometer persegi. Dengan demikian, luas wilayah Tanjungbalai hanya meliputi 0,08% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tanjungbalai terletak pada pertemuan sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara yang bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai berjarak sekitar 186 kilometer dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Posisi Kota Tanjungbalai berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan berada pada ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut sehingga kondisi Kota Tanjungbalai relatif datar. Secara administratif, kota ini terdiri dari 6 kecamatan yang terbagi menjadi 31 kelurahan.

Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan. Sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sedangkan sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Tanjungbalai didiami oleh penduduk yang terdiri dari beragam etnis. Berbagai suku bangsa seperti Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa, adalah sebagian etnis yang mendiami Kota Tanjungbalai. Meski demikian, suku bangsa asli Tanjungbalai adalah Melayu.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Tanjungbalai berada pada sepuluh besar kota dengan indeks toleransi terendah. Tanjungbalai tercatat berada di peringkat pertama terbawah dari 94 kota di Indonesia.

1. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Terdapat beberapa regulasi di Kota Tanjungbalai seperti Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 22 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Kedua perda tersebut dalam beberapa kesempatan menjadi instrumen terhadap tindakan-tindakan intoleran. Sebagai contoh terjadi pembongkaran secara paksa warung belasan pedagang oleh tim penertiban terpadu kemudian pedagang mendatangi kantor DPRD dan meminta Pemkot Tanjungbalai merelokasi tempat mereka menjalankan usaha. Memang warung yang mereka dirikan tidak memiliki izin, namun sebagai warga negara, mereka berhak untuk diperlakukan dengan layak.

Lebih lanjut, jika pemerintah ingin menegakkan peraturan maka tidak hanya  penjual  tuak  di  jalan  Jati dan Arteri yang digusur dengan alasan warung tidak punya IMB dan menyediakan PSK. Sementara di tempat lain terdapat lokasi yang dijadikan sebagai tempat menjual tuak dan ajang prostitusi. Peristiwa tersebut adalah contoh dampak nyata dari penerapan Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 22 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagai landasan hukum.

2. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Tanjungbalai

Keberadaan kelompok intoleran memang cukup eksis di Kota Tanjungbalai. Beberapa di antaranya adalah Gerakan Islam Bersatu. Gerakan yang mengatasnamakan Islam ini menyatakan keberatan atas keberadaan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna yang dinilai menghilangkan identitas Tanjungbalai sebagai wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Sedangkan pada kasus Meiliana terdapat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara. Perwakilan gerakan ini menemui Ketua Pengadilan Negeri Medan pada 15 Agustus 2018 dan meminta Meiliana dihukum berat.

Masih terkait dengan kasus Meiliana, Forum Umat Islam (FUI) yang hadir ketika sidang vonis menyatakan bahwa vonis 18 bulan penjara bagi Meiliana belumlah cukup. Mereka menganggap hukuman delapan belas bulan atas Meiliana belum memberi keadilan kepada umat Islam. Ketua FUI Sumatera Utara, menganggap hukuman delapan belas bulan atas Meiliana belum memberi keadilan kepada umat Islam.

3. Keberpihakan Pemerintah Kota Tanjung Balai

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tanjungbalai pada 2016 hingga puncaknya pada vonis Meiliana dibulan Agustus 2018 betul-betul menjadi suatu preseden buruk. Keberpihakan pemerintah Kota Tanjungbalai hilang dan bahkan tunduk pada kehendak kelompok-kelompok intoleran. Dalam kasus penurunan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna, kesepakatan menurunkan patung adalah  hasil  pertemuan  antara  Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjung Balai, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Yayasan Vihara Tri Ratna. Ini merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Alih- alih menjadi pendorong,  penguat, dan pelindung kebebasan beragama, pemerintah  Kota  Tanjungbalai justru menjadi penyokong bagi terlegitimasinya tindakan intoleran. Kemudian terkait kasus Meiliana melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tertanggal 24 Januari 2017 ucapan Meiliana yang memprotes suara azan dinilai merupakan perendahan dan penistaan terhadap agama Islam.

4. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Perkara toleransi di Kota Tanjungbalai kian menggema dua tahun ini. Pasalnya, pada 2016 terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian khalayak. Peristiwa tersebut adalah perusakan vihara dan klenteng di Tanjungbalai pada Jumat, 29 Juli 2016, menyusul permintaan agar volume pengeras suara di masjid untuk dikecilkan oleh seorang warga bernama Meiliana. Sedangkan peristiwa selanjutnya adalah penurunan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna, Tanjungbalai. Patung setinggi enam meter diturunkan pada Kamis 27 Oktober 2016. Patung Buddha Amitabha tersebut lalu dipindahkan ke area halaman vihara yang sama.

Untuk yang pertama disebut, terdapat setidaknya 10 rumah ibadah (vihara dan klenteng) yang dibakar saat bentrok terjadi. Amuk massa ini terjadi pada pukul 23.00 WIB. Akibat kejadian ini vihara dan kelenteng yang terletak di Tanjungbalai dibakar massa. Aksi brutal ini terjadi atas keluhan seseorang bernama Meiliana karena suara azan yang terlalu kencang. Selain rumahnya dirusak, Meiliana divonis 18 tahun penjara pada 21 Agustus 2018.

Peristiwa kedua terjadi pada bulan Oktober ditahun yang sama yaitu penurunan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna yang mulai berdiri dan diresmikan pada 2009. Namun demikian, pada medio 2010 sejumlah suara keberatan bermunculan. Salah satu keberatan itu berasal dari organisasi Gerakan Islam Bersatu (GIB). Mereka menyatakan keberatan atas keberadaan patung itu, yang dinilai menghilangkan identitas Tanjungbalai sebagai wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Keberadaan patung itu dianggap ikut memicu konflik bernuansa SARA, yang terjadi di Tanjungbalai pada akhir Juli 2016, yakni kasus Meiliana serta pembakaran vihara dan klenteng. Kesepakatan penurunan patung terjadi pada awal September 2016, melalui dialog antara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjung Balai, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Yayasan Vihara Tri Ratna.

B. Kota Banda Aceh

1. Sekilas Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang menerapkan otonomi daerah khusus berupa penerapan syariat Islam dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemberian otonomi khusus terhadap Aceh tidak terlepas dari Nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki yang memberikan kebebasan kepada Aceh untuk mengurusi kehidupan pemerintahnya dengan tujuan memberikan hak, kewajiban dan kewenangan terhadap daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat. Dengan demikian Kota Banda Aceh turut menerapkan syariat Islam secara ketat yang mengatur hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh atau sering dijuluki sebagai kota madani terdiri dari 4 wilayah yaitu Kecamatan Meuraxa, Baiturahman, Kuta Alam dan syiah Kuala yang mempunyai luas sekitar 61,36 Km2. Kota Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya karena menjadi pusat kerajaan aceh85. Pemberlakukan syariat islam memberikan dampak negatif terhadap kehidupan toleransi di Kota Banda Aceh, karena muncul dampak negatif yang dirasakan masyarakat berupa diskriminasi kelompok minoritas.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Banda Aceh tercatat sebagai kota dengan indeks toleransi terendah yaitu peringkat kedua terbawah dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Banda Aceh tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan indeks toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh adalah lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun kebijakan publik yang menjadi dasar dan landasan bersikap dan bertindak dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah kota banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap pemeluk agama dan gender. Salah satunya adalah aturan jam malam untuk pekerja perempuan dengan dalih melindungi  perempuan.  Kebijakan ini bersifat diskriminatif karena memosisikan perempuan sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual, sehingga perempuan tersebut harus dibatasi ruang geraknya diruang publik. Pada kenyataanya perempuan bukan penyebab terjadinya pelecehan seksual.

Selain itu keberadaan Peraturan Gubernur Aceh mengenai aturan berpakaian bagi laki-laki dan perempuan dan pelembagaan jilbab yang baik juga memuat aturan yang mendiskriminasi perempuan. Meski mengatur aturan berpakaian bagi laki-laki, namun dalam konteks ini perempuan menjadi obyek yang banyak disasar oleh lembaga Wilayatul Hisbah (WH)86 peraturan yang melanggar hak-hak perempuan mengenai kebebasan berekspresi melalui pakaian, bekerja dan kebebasan sipil. Selain itu puncaknya keberadaan qonun jinayat yang diberlakukan dihampir semua wilayah Aceh membawa dampak buruk terhadap diskriminasi kelompok rentan yang diberlakukan pula terhadap masyarakat non-muslim yang tidak mempunyai hubungan dengan pemberlakuan qonun. Selain itu, diskriminasi juga tampak pada ranah politik berupa pembatasan ruang gerak minoritas agama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota DPR.

Pemberiaan sanksi berupa hukuman cambuk terhadap orang yang bersalah seperti yang terjadi terhadap delapan orang didepan umum87 adalah suatu tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Pemberlakukan kebijakan tersebut mengakibatkan pembatasan hak sipil, politik, dan ekonomi sosial kebudayaan. Selain itu, hal tersebut juga mengindikasikan pemerintah telah bertindak intoleran terhadap masyarakat.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Banda Aceh

Keberadaan kelompok  masyarakat di suatu wilayah sangat penting  untuk mengawasi kerja pemerintah dan pembelaan terhadap kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi. Keberadaan kelompok tersebut dapat dijumpai di Kota Banda Aceh, namun kelompok ini tidak diberikan ruang yang banyak dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum guna membela kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi. Hukum sosial berupa pengucilan atau pembulian yang begitu berat akan disematkan terhadap mereka yang melakukan pembelaan. Masyarakat akan melabeli kafir, komunis, dan sebagainya karena mereka membela kelompok minoritas. Penguasaan ruang publik diambil alih oleh kelompok konservatif yang terdiri atas kelompok dari Aceh atau kelompok luar yang menyebar seperti FPI. Kelompok ini melakukan pengamanan berupa penyasaran terhadap kelompok minoritas dengan dalih penegakan syariat Islam. Kelompok ini bahkan mampu memobilisasi masyarakat seperti demo besar-besaran menolak perubahan hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum menjadi dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Banda Aceh

Keberpihakan pemerintah kota terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia penting untuk memberikan  rasa aman terhadap kelompok  minoritas di suatu wilayah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak berpihak terhadap kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dan pelanggaran oleh kelompok-kelompok mayoritas. Ketidakberpihakan tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pernyataan-pernyataan yang justru memrovokasi. Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan menjadi “penegak hukum syariat islam” yang bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan qonun sering melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum terkait dengan gender maupun agama. Kasus penyisiran pakaian lebih cendrung diskriminatif terhadap perempuan dibanding laki-laki serta penyisisran terhadap jam malam perempuan. Selaras dengan tindakannya pernyataan yang dikeluarkan pemerintah melalui walikota juga bersifat provokatif dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok intoleran seperti pernyataan tentang kelompok LGBT.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Banda Aceh yaitu Islam sejumlah 222.582 jiwa, Katolik sejumlah 538 jiwa, Protestan sejumlah 717 jiwa, Hindu sejumlah 17 jiwa, dan Buddha sejumlah 2755 jiwa.Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Banda Aceh relatif cukup homogen dimana agama Islam menjadi agama mayoritas yang paling banyak dianut oleh masyarakat di kota serambi Mekah ini. Sementara itu, pemeluk agama Protestan, Katolik, dan Hindu relatif sangat sedikit sedangkan pemeluk agama Buddha relatif cukup banyak. Selain lima agama tersebut, di kota ini tidak terdapat pemeluk agama Konghucu dan agama lokal atau kepercayaan. Oleh karena itu, demografi agama di Kota Banda Aceh cukup homogen dimana agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat.

Implikasi lebih lanjut adalah homogenitas agama tidak memberikan kesempatan bagi umat agama yang lain untuk berkembang karena mereka terkepung oleh lingkungan mayoritas. Selain itu, penerapan syariat islam juga diberlakukan terhadap semua orang yang lebih berpihak pada satu kelompok  yaitu  Islam.  Sementara itu sesama Islam pun tidak tampak adanya kondisi saling bersatu seperti dalam kasus pembakaran masjid Muhammadiyah yang memperlihatkan adanya perlakukan berbeda terhadap kelompok tertentu oleh otoritas di Aceh. Selain itu, patriarki di Aceh juga masih menggurita perempuan dimana perempuan dianggap rendah baik oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga mendapat perlakuan peraturan yang diskriminatif.

C. Kota Jakarta

1. Sekilas Profil Kota Jakarta

DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta terletak di pesisir bagian  barat  laut di Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, antara lain Sunda kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Jakarta Pusat, Jakarta Utara; Jakarta Barat; Jakarta Selatan; dan Jakarta Timur, serta Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km². Ibukota Jakarta memiliki batas yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa (2017). Wilayah metropolitan Jakarta yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Jakarta merupakan salah satu kota multikultur yang terdiri dari berbagai etnis yaitu orang Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Madura, Banten dan Banjar.91 Kota dengan heterogenitas tinggi sangat rentan terhadap munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman.

Pada penelitian ini, kota-kota administrasi di DKI Jakarta digabungkan menjadi Kota DKI Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Dalam Indeks Kota Toleran SETARA Institute Tahun 2018, Kota Jakarta merupakan salah satu kota dengan skor toleransi terendah yang mendapat mendapat peringkat ketiga terbawah dari 94 kota di Indonesia. Terdapat empat indikator penilaian yang dideskripsikan dalam narasi berikut ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Jakarta

Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat secarasistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kebijakan ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2013-2017 visi toleransi dan kerukunan antar umat beragama belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut tercantum dalam misi keempat yaitu membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Tujuan dari misi ini adalah mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal dan menjadikan  masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin, dan partisipatif dalam memelihara kota.

Berdasarkan data yang diperoleh, di DKI Jakarta tidak ditemukan Perda yang secara spesifik diskriminatif berdasarkan pandangan keagamaan. Namun demikian, terdapat kebijakan yangbersifatrestriktifyaitu Surat Edaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Nomor 34/SE/2015 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1436 Hijriyah/2015 M yang telah diedarkan sejak 15 Mei 2015.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Jakarta

Penggunaan sentimen agama dalam pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya mengakibatkan Kota Jakarta rentan terhadap munculnya provokasi yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. Hingga pertengahan tahun 2018, DKI Jakarta menjadi wilayah tertinggi kasus intoleransi beragama. Setara Institute mencatat terdapat 23 peristiwa dari total 109 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 136 tindakan yang tersebar di 20 provinsi. Adanya suhu politik di level elite di Ibu Kota membuat tingginya pelanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemungkinan besar isu politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masih akan terjadi dalam pemilihan presiden tahun 2019.

Salah satu peristiwa yang berpengaruh terhadap suhu politik di Jakarta yaitu adanya aksi 212 yang terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia di mana sedikitnya ribuan massa menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama  dan 313. Aksi 313 ini digelar di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017. Gerakan massa ini diinisiasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan diikuti oleh berbagai kelompok organisasi massa Islam. Aksi tersebut bertujuan untuk meminta kepada Presiden memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan agama menjadi salah satu alat politik yang digunakan untuk mendesak pemerintah memberhentikan salah satu kepala daerah yang pada saat itu.

Sejauh ini gencarnya penyebaran intoleransi  terbanyak   dilakukan oleh kelompok warga dan ormas keagamaan. Secara kualitatif perkembangan kelompok intoleran di Indonesia semakin menguat. Beberapa tindakan intoleransi yang terjadi antara lain,pernyataan dari Ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI),Ustadz Abu Deedat Syihabuddin yang meminta umat Islam agar tidak menghadiri acara “Untukmu Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemeluk Agama Nasrani di kawasan Monas. Aksi sosial yang diselenggarakan oleh umat Nasrani ini dianggap sebagai pemurtadan terselubung yang dilakukan oleh umat Nasrani pada umat Muslim.

Penggunaan agama dalam politik juga dilakukan oleh Aktivis 212 sekaligus politikus PAN Eggi Sudjana yang mendorong duet Prabowo Subianto- Ustaz Abdul Somad (PUAS). Bagi Eggi, partai politik koalisi keumatan yang tak mendukung duet ini berarti munafik.94 Selain itu, terdapat spanduk yang terpasang di gang depan pengadilan dekat Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa warga RW 01 siap memerangi dan mengusir misionaris di wilayah tersebut serta mewaspadai bahaya laten kristenisasi dan pemurtadan (09/09/18).

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Jakarta

Posisi pemerintah sebagai penjaga dan pelayan masyarakat menjadi penggerak terwujudnya kerukunan. Pemerintah dapat bersikap netral diantara berbagai kelompok keagamaan karena merupakan penentu arah interaksi masyarakat. Namun, Ketua Dewan Pengurus MUI Pusat justru melakukan tindakan condoning melalui pernyataannya tentang kegiatan baksos Gereja Santo Paulus Bantul Yogyakarta yang dianggap sebagai kristenisasi yang dilakukan melalui iming-iming sembako (01/02/18). Beberapa peristiwa diatas menunjukkan mudahnya pelabelan munafik dan murtad yang dilakukan oleh individu maupun kelompok agama terhadap kelompok agama yang lain.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Agama menjadi salah satu ciri yang paling menonjol sebagai elemen pembentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia. Terdapat enam agama dan satu agama lokal atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat DKI Jakarta. Demografi tersebut antara lain pemeluk agama Islam sejumlah 8.300.000 jiwa, Katolik sejumlah 404.200 jiwa, Protestan sejumlah 862.900 jiwa, Hindu sejumlah 19.500 jiwa, Buddha sejumlah 384.600 jiwa, Konghucu sejumlah 875 jiwa, dan penganut agama lokal/kepercayaan sejumlah 202 jiwa. Dari jumlah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota DKI Jakarta cukup heterogen yang ditandai dengan keberagaman keyakinan yang dianut masyarakat.

Mayoritas penduduk  Kota  DKI Jakarta adalah pemeluk agama Islam, sedangkan agama lokal/kepercayaan dianut sejumlah 202 jiwa. Keberadaan agama yang dominan dimasyarakat tidak menutup kemungkinan memunculkan konflik antara kelompok mayoritas agama dengan kelompok minoritas keagamaan. Selain rentan terhadap munculnya konflik, demografi agama yang mendominasi juga berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

D. Kota Cilegon

1. Sekilas Profil Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah kota di Provinsi Banten dengan luas wilayah administrasi 175,51 Km2. Kota Cilegon terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang. Secara geografis, Kota Cilegon berada di ujung barat Pulau Jawa yang merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga kota ini memiliki nilai geostrategis yang sangat penting baik dalam konstelasi lokal, regional maupun nasional.

Jumlah penduduk Kota Cilegon adalah 374.559 jiwa. Pada tahun 2007 jumlah penduduknya adalah 320.253 jiwa yang meningkat sebesar 8,5%. Pada tahun 2008 jumlah penduduk menjadi 346.059 jiwa dan pada tahun 2009 meningkat sebesar 10,92% sehingga menjadi 383.854 jiwa. Hal ini menunjukkan Kota Cilegon mengalami peningkatan penduduk yang cukup signifikan. Karakteristik budaya masyarakat Cilegon tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten sebagai pusat penyebaran Agama Islam dan indentik dengan budaya ke-Islaman- nya. Budaya yang bernafaskan ke- Islam-an sangat mewarnai kehidupan keseharian adat istiadat  yang  sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat.

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat terbawah dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Cilegon sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan indeks toleransi terendah. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator  yang  dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberadaan visi toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah melakukan peninjauan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 diketahui bahwa visi toleransi dan kerukunan belum termuat dalam perencanaan pembangunan  daerah.  Selain  itu,  di kota ini juga terdapat beberapa kebijakan diskriminatif seperti Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5  Tahun  2001  tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman keras, Perjudian, Panyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Sementara itu pada tingkat provinsi juga terdapat kebijakan diskriminatif yaitu Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten. Selain itu, terdapat pula wasiat para ulama yang meminta agar di Cilegon tidak boleh didirikan gereja. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Gubernur yang melarang adanya gereja di Kota Cilegon sehingga gereja hanya boleh didirikan di Kota Serang agar terpusat di satu tempat.98 Wasiat ini kemudian dijadikan sebagai landasan untuk mempertimbangkan keberadaan gereja dan permohonan pendirian gereja di Kota Cilegon.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan wilayah dengan dinamika toleransi cukup kompleks berkaitan dengan pembangunan sarana ibadah non muslim yang kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Salah satunya adalah aksi protes massa terhadap keberadaan Gereja Bethel Indonesia di wilayah Lembang Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang menurut beberapa sumber keberadaannya illegal dan dianggap telah meresahkan masyarakat di Kota Cilegon. Aksi protes tersebut diwakili oleh komandan Ormas Peta Siliwangi Banten yang menyatakan keprihatinannya dan menganggap hal tersebut telah mengganggu ketenangan masyarakat khususnya Link Lembang dan masyarakat secara umum di Kota Cilegon. Aksi tersebut dilakukan bersandarkan aturan yang belum membolehkan keberadaan rumah ibadah umat non muslim di Kota Cilegon. Hal ini berawal dari usulan para ulama Banten khususnya ulama Cilegon yang pada saat itu pemerintahannya masih tergabung dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Serang dengan Provinsi Jawa Barat. Wasiat para ulama meminta agar di Cilegon tidak boleh didirikan gereja hingga kemudian terbitlah SK Gubernur yang melarang adanya gereja dan gereja hanya boleh didirikan di Serang agar terpusat pada satu tempat.

Akibat tekanan massa, pejabat Pemerintah Kota Cilegon bersama masyarakat secara resmi melakukan penutupan terhadap kegiatan gereja karena tidak  adanya  perizinan terkait keberadaan rumah ibadah tersebut sebagai tempat ibadah umat Kristen.100 Kejadian ini menunjukkan bahwa keberadaan sekelompok intoleran yang mempengaruhi dan memobilisasi massa terhadap kaum minoritas keagamaan cukup eksis di kota ini. Bahkan kelompok ini dapat mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Sementara itu pada tahun 2018 muncul penolakan rencana pembangunan Gereja  Baptis Indonesia di Jalan Lembang Raya yang secara tegas ditolak oleh Himpunan Pemua Al-Khairiyah Kota Cilegon.101 Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan keberadaan kelompok intoleran yang memaksakan kehendak, mendiskriminasi minoritas, dan memersulit pendirian tempat ibadah keberadaannya masih cukup masif di Kota Cilegon.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Cilegon

Pendirian tempat ibadah non muslim di Kota Cilegon adalah persoalan yang kerap menuai kontroversi dan reaksi masyarakat setempat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama Kota Cilegon mengaku akan memberikan izin pendirian tempat ibadah selain masjid asal dilakukan sesuai aturan agar tidak terjadi penolakan oleh masyarakat. Dengan kata lain bangunan yang digunakan untuk kegiatan ibadah harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kementerian agama selaku Pemerintah Kota Cilegon membuka ruang terhadap terpenuhinya hak setiap warga negara untuk beragama dan menikmati fasilitas keagamaan.

Hal yang berbeda disampaikan lembaga keagamaan semi pemerintah dalam bidang keagamaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sebagai pihak yang diberi amanat memelihara kerukunan antar umat beragama mengatakan sampai saat ini pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi berdirinya gereja di Cilegon dan terhadap pihak yang mengajukan permohonan pendirian tempat ibadah non muslim agar berlaku jujur dan menempuh jalur administrasi yang telah ditetapkan.

Demikian halnya kasus pendirian Gereja Bethel Indonesia pada tahun 2018 yang hingga saat ini belum pernah mendapat persetujuan dan penandatanganan oleh Pemerintah Kecamatan Citangkil. Hal yang lain adalah pada pertengahan tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon secara resmi menutup GBI di Link Lembang, Citangkil karena ketiadaan izin pendirian tempat ibadah tersebut. Peristiwa tersebut menunjukkan masih terdapat banyak persoalan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kebebasan beragama dan beribadah bagi penduduk Kota Cilegon.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Secara demografis terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Cilegon  yaitu  Islam  sejumlah  97,90 %, Katolik sejumlah 0,77 %, Protestan sejumlah 0,84 % jiwa, Hindu sejumlah 0,26 %, dan Buddha sejumlah 0,16 %. Sementara itu tidak ada penduduk yang menganut agama Konghucu, namun terdapat penduduk yang menganut keyakinan lainnya di luar agama sejumlah 0,06 %.106 Jumlah tersebut menunjukkan bahwa demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Cilegon relatif homogen, karena kondusivitas/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018. hampir seluruh penduduk menganut satu agama mayoritas. Sementara jumlah penduduk berdasarkan kelompok agama yang lain jumlahnya relatif sangat sedikit. Hal ini menjadi tantangan untuk terciptanya interaksi antar umat beragama yang rukun dan damai di Kota Cilegon.

Demografi agama turut berpengaruh terhadap interaksi antar umat beragama di kalangan masyarakat yang banyak didominasi oleh kelompok mayoritas keagamaan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap eksistensi kelompok minoritas. Persoalan pendirian tempat ibadah non muslim adalah persoalan yang sangat sensitif dan kontroversial mengingat kota ini disebut sebagai kota santri. Akan tetapi pemerintah kota belum menunjukkan sikap yang tegas dan adil atas persoalan tersebut. Hal ini juga didukung oleh keberadaan beberapa kelompok tertentu yang bersikap masif melakukan penolakan, sehingga masyarakat secara tegas turut melakukan penolakan berupa 200 pernyataan penolakan dari warga Citagkil, Tegal Cabe, dan Lembang terhadap pengajuan pendirian tempat ibadah non muslim di Kota Cilegon. Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan yang serius atas pemahaman masyarakat kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas keagamaan tentang hak beragama dan beribadah.

E. Kota Padang

1. Sekilas Profil Kota Padang

Secara administratif Kota Padang adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km. Kota ini memiliki luas keseluruhan 694,96 km², dan lebih dari 60% dari luas tersebut atau sekitar ± 434,63 km² merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Kota Padang dihuni oleh 861.723 penduduk yang berasal dari berbagai etnis di Indonesia, namun mayoritas penduduk kota ini merupakan etnis Minangkabau (Minang). Suku yang lain adalah suku Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil. Terdapat lima agama yang dianut penduduk Kota Padang yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk yakni sebanyak 839.200 penduduk. Menurut agamanya penduduk Kota Padang memang beragam namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Riset Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Padang memperoleh indeks toleransi yang rendah dan mengkhawatirkan karena menempati peringkat kelima terbawah dari 94 kota di Indonesia yang memiliki indeks toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Padang

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah kota yang menyebabkan hadirnya intoleransi di kota ini. Terdapat beberapa “Perda Syariah”111 yang dikeluarkan pemerintah daerah seperti Instruksi Walikota Padang nomor 451. 422/ Binsos.III/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja, didikan subuh, dan anti togel/ narkoba serta berpakaian muslim/muslimah bagi murid/siswa SD/MI/SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di Kota Padang serta Peratura Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Instruksi Walikota Padang nomor 451. 422/ Binsos.III/2005 tertanggal 7 Maret 2005 memuat pengaturan dan keharusan berbusana muslim bagi siswa di sekolah merupakan kebijakan pemerintah kota yang diskiriminatif sebab ide mewajibkan perempuan untuk mengenakan busana Islami bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan mengandung unsur diskriminasi gender. Apalagi jika peraturan tersebut diterapkan pada perempuan non-islam untuk mengenakan busana islami karena salah satu ketentuan menyatakan siswa non-Islam harus menyesuaikan diri dengan gaya berpakaian Islami. Kritikan terhadap regulasi pemerintah daerah yang intoleran  tersebut  justru  ditanggapi  secara  dingin  oleh pemerintah daerah. Manakala Kemendagri berencana mencabut beberapa peraturan daerah di Kota Padang dan beberapa kota di Indonesia lainnya, Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Kabag Hukum Pemko Padang menegaskan akan melakukan perlawanan jika yang dicabut adalah “Perda Syariah” kendatipun peraturan daerah tersebut intoleran.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Padang

Kota Padang merupakan wilayah yang rentan intoleransi karena terdapat pembiaran eksistensi kelompok konservatisme agama dalam mengekspresikan pahamnya melalui tindakan intoleran. Pada tahun 2017, kelompok yang menyatakan ormas Islam dan diwakili GNPF MUI, Forum Masyarakat Minang, Ormas Islam se- Sumatera Barat melakukan penolakan pembakaran jenazah bagi kelompok keturunan Tionghoa yang difasilitasi oleh kumpulan sosial kematian Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Pasar Bong (Pecinan) Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hal ini jelas menunjukkan tindakan intoleran dan diskriminasi yang mencederai sendi-sendi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi. Selain itu, baru-baru ini pengamat terorisme Universitas Malikussaleh (Unimal) menegaskan bahwa terdapat ribuan orang yang terafiliasi dengan ISIS, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan jaringan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) di Sumatera Barat.

Berbagai kondisi mengkhawatirkan tersebut seharusnya direspon oleh Pemerintah Kota Padang dengan tidak lagi memberikan keleluasaan terhadap kelompok konservatisme agama yang berpaham intoleran untuk melanggengkan intoleransi di Kota Padang. Lebih jauh lagi seharusnya pemerintah kota melakukan upaya- upaya preventif melalui program pembudayaan toleransi di Kota Padang.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Padang

Pemerintah kota sebagai representasi negara di daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama dan antar golongan. Kebijakan dan tindakan pemerintah kota tidak boleh bias berpihak pada salah satu kelompok, namun harus diselenggarakan untuk mewujudkan pemerintahan yang merata. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah harus mengupayakan hadirnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui keberpihakannya terhadap seluruh hak pemeluk agama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Pada   konteks   ini   Pemerintah Kota Padang memiliki catatan yang kurang baik sebab terdapat tindakan atau program pemerintah kota yang tidak mencerminkan upaya penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Program tersebut justru memuat diskriminasi dan penolakan terhadap ide-ide toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Kota Padang kerap menampilkan sikap dan pernyataan yang cenderung kontra terhadap pengeksistensian toleransi dan kerukunan antar umat beragama seperti polemik “Perda Syariah” yang tidak diberi ruang koreksi kendati memiliki muatan dan/atau pelaksanaan yang menghadirkan diskriminasi terhadap warga negara. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Padang pernah mengeluarkan pernyataan keras dengan menolak upaya pencabutan “Perda Syariah” yang bermuatan intoleran dan bertentangan dengan peraturan hukum lain di atasnya. Sikap dan pernyataan keras Pemerintah Kota Padang mengenai hal tersebut mencerminkan ketiadaan dukungan pemerintah kota untuk menjunjung toleransi dan kerukunan.

Walikota Padang juga memiliki kecenderungan yang sama yakni kerapkali menampilkan diri sebagai sosok yang menekankan keberpihakan kepada salah satu agama melalui sikap, tindakan, dan kebijakannya. Banyak program salah satu agama yang didukung secara langsung sementara kegiatan untuk agama yang lain tidak mendapat dukungan sebagaimana mestinya. Beberapa program Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan salah satu agama misalnya kewajiban peserta didik berbusana muslim bagi yang beragama Islam, melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan, wirid remaja, didikan Subuh, membudayakan asmaul husna, melaksanakan program tahfiz sekaligus memberikan reward bagi yang hafal Al-Quran untuk memilih sekolah negeri, melaksanakan program 1821 sekaligus maghrib mengaji dan lain sebagainya. Idealnya, keberpihakan Walikota Padang harus diarahkan untuk menjamin hak semua pemeluk agama untuk diperlakukan secara adil dan berkesinambungan.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Dari sisi agama Kota Padang memiliki kondisi yang majemuk karena terdapat lima agama yang dianut penduduk yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Demografi penduduk berdasar agama menunjukan kondisi yang cenderung homogen sebab mayoritas penduduk Kota Padang menganut agama Islam dengan jumlah 839.200 penduduk.Sementara Hindu merupakan agama yang paling sedikit dianut oleh penduduk oleh 74 penduduk. Agama Kota Padang cukup beragam namun demografi agamanya cenderung homogen. Terdapat hal menarik di Kota Padang terkait dengan penyebutan bagi orang yang beretnis Minangkabau “orang Minang”. Penyebutan identitas kesukuan “orang Minang” di Sumatera Barat tidak digunakan untuk seluruh penduduk asli Sumatera Barat namun hanya untuk menyebut penduduk beretnis Minangkabau dan beragama Islam. Di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang, penyebutan “orang Minang” hanya diberikan kepada penduduk yang beragama Islam sementara bagi penduduk asli Sumatera Barat yang beragama non Islam disebut sebagai “orang Sumatera Barat”. Landasan utamanya adalah adat istiadat dan budaya orang Minang yang sangat kental dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kota Padang merupakan wilayah yang rentan muncul intoleransi karena adanya prakondisi yang mendorong hal tersebut. Prakondisi utama adalah masyarakat rentan disusupi ideologi konservatisme agama yang berhaluan intoleran seperti ideologi konservatif agama Islam yang berpaham eksklusif hingga berorientasi pada tindakan intoleran dengan mengatasnamakan lainnya adalah Kristen yang dianut oleh agama Islam. Hasil penelitian Ma’arif Institute tentang “Penguatan Kebijakan Ekstrakurikuler dalam Meredam Radikalisme di Sekolah“ menyebutkan para pelajar sekolah menengah atas di Padang memiliki kerentanan terpapar deologi radikal melalui ekstrakurikuler kegiatan kerohanian Islam (Rohis) dari oknum yang dekat dengan gerakan solidaritas Timur Tengah.

Beberapa tahun sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat sempat mengingatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk Padang rawan disusupi paham radikal atau radikalisme dalam artian suatu paham yang dapat berujung menjadi terorisme sebagai suatu perilaku penggunaan kekerasan dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.120 Paparan paham intoleran yang berkembang di Kota Padang berimplikasi terhadap mudahnya terjadi tindakan intoleransi baik oleh oknum perorangan atau kelompok konservatisme agama yang berpaham dan berorientasi untuk menghadirkan intoleransi.

F. Kota Depok

1. Sekilas Profil Kota Depok

Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50–140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2. Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub satuan wilayah aliran sungai. Selain itu, terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha dengan kualitas air yang buruk akibat tercemar. Dalam Indeks Kota Toleran SETARA Institute Tahun 2018, Kota Depok merupakan salah satu kota dengan skor toleransi terendah dalam peringkat keenam terbawah dari 94 kota di Indonesia. Skor toleransi Kota Depok dalam empat variabel indexing yang ada termasuk rendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Depok

Salah faktor yang mempengaruhi kerukunan  antar  umat  beragama  di suatu daerah yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Indonesia memiliki peraturan perundang- undangan yang mendorong kehidupan yang toleran. Namun, masih ada juga peraturan perundang-undangan yang dinilai mempengaruhi meningkatnya intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama, dan dukungan atas aksi- aksi terorisme. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang larangan berkegiatan untuk Jamaah Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat. Peraturan ini berdampak pada munculnya peraturan perundang- undangan dibawahnya. Misalnya, pelarangan Ahmadiyah di Kota Depok yang didasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah dan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyyah. Selain larangan aktivitas Ahmadiyah juga terdapat kebijakan diskriminatif berupa Surat Edaran No. 421/01120/ Disdik/2018 tentang larangan perayaan hari valentine yang diedarkan ke seluruh sekolah SD dan SMP di Hari Valentine.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Depok

Kota Depok merupakan wilayah dengan dinamika toleransi yang cukup kompleks terutama berkaitan dengan diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penutupan Masjid Al-Hidayah di Sawangan. Pada tahun 2017, sekitar 3.500 warga se-Kecamatan Sawangan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sawangan (FMS) menandatangani dukungan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kota Depok dalam upaya menyegel kembali tempat ibadah yang dijadikan markas jamaah Ahmadiyah di Jl. Raya Muhtar, Kec. Sawangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intoleransi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, namun juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Selain itu, keberadaan surat berisi ancaman terhadap 10 tokoh agama atau ustaz di Depok Jawa Barat juga menimbulkan kehebohan masyarakat. Surat itu dikirimkan kepada Ustaz Shobur Gardenia yang beralamat di Perumahan Grand Depok City, Cluster Kota  Depok. Pemerintah Kota Depok juga mengeluarkan surat edaran yang melarang pelajar untuk merayakan Gardenia Blok Q RT 03/07 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dalam paket tersebut nama pengirim tidak disebutkan dan hanya tertulis dari Keadilan Jaya Abadi, Jalan Malaka Hijau, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Surat ancaman pertama kali ditemukan di depan pintu pos utama Perumahan GDC, Cluster Gardenia, oleh Asep Saputra pada hari Kamis (1/3/2018) sekira pukul 20.30 WIB, yang ditujukan kepada Ustaz Shobur dan KH. Qurtubis Nafis. Paket tersebut berisi dua amplop coklat dan dimasing-masing amplop berisi lima lembar surat. Selain itu, seorang tokoh agama bernama Abdul Rahman (53) di Sawangan Depok mengalami penusukan oleh perempuan  tidak  dikenal  berinisial S yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa tersebut dilakukan saat hendak shalat subuh di Masjid Darul Muttaqin Sawangan Depok.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Depok

Penutupan paksa yang dilanjut dengan penyegelan Masjid Al-Hidayah di Sawangan Depok oleh Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum selesai. Penyegelan Masjid Al-Hidayah ini bukanlah untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2011 hingga 2018. Dengan tindakan ini, dapat dikatakan Pemerintah Kota Depok melakukan pelanggaran hukum atas hak-hak beribadah dengan melakukan penyegelan masjid yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menanggapi peristiwa penyegelan tersebut, Wali Kota  Depok  Idris Abdul Shomad mengatakan bahwa penyegelan Masjid Al Hidayah mengacu pada Fatwa MUI Nomor 11/2005 tentang aliran Ahmadiyah yang sesat dan tidak diperbolehkan di Indonesia; SKB 3 Menteri Nomor 3/2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/2011 tentang larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah di daerah Jawa Barat; serta Peraturan Pelarangan Ahmadiyah Nomor 9/2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah di Kota Depok.123 Penutupan ini mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang menilai hal tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama pelarangan ajaran Ahmadiyah.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Depok merupakan salah satu kota yang multikultur.  Demografi Kota Depok terdiri dari pemeluk agama Islam sejumlah 1.853.898 jiwa, Katolik sejumlah 35.401 jiwa, Protestan sejumlah 105.218, Hindu sejumlah 4.001, Buddha sejumlah 6.718, Konghucu sejumlah 2.275 dan satu keyakinan lainnya yang dianut sejumlah 86 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Depok sangat heterogen dan didominasi oleh masyarakat yang menganut agama Islam. Hal ini terlihat dari perbedaan jumlah pemeluk Islam dengan penganut agama/keyakinan lainnya.124 Keragaman suku, budaya, dan agama sangat rentan terhadap konflik. Hasil survei yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) tentang kerukunan umat beragama di Kota Depok menunjukkan terdapat dua kecamatan yang paling rawan konflik kerukunan yaitu Kecamatan Beji dan Kecamatan Limo.

G. Kota Bogor

1. Sekilas Profil Kota Bogor

Secara administratif Kota Bogor merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kota bogor terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor yang lokasinya sangat dekat dengan ibukota negara. Kota Bogor terlatak di antara Bujur Timur dan Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Lokasi yang strategis menempatkan Kota Bogor sangat baik bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Dari sisi agama, Kota Bogor merupakan wilayah yang memiliki demografi penduduk majemuk karena terdapat enam agama yang dianut masyarakatnya yakni Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Mayoritas penduduk Kota Bogor merupakan pemeluk agama Islam dengan jumlah 994.616 jiwa. Agama terbanyak berikutnya   yakni   Katolik   sejumlah 21.585 jiwa, Protestan sejumlah 38.761 jiwa, Hindu sejumlah 1.063 jiwa, Buddha sejumlah 8.220 jiwa, dan Konghucu sejumlah 349 jiwa. Sementara itu terdapat   pula   93   penduduk   yang diidentifikasi menganut keyakinan lainnya (tidak diidentifikasi dengan baik). Data tersebut menunjukan homogenitas demografi penduduk berdasarkan agama sebab terdapat salah satu agama yang mendominasi dari sisi jumlah pemeluknya.

Dalam riset SETARA Institute tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018 Kota Bogor memiliki indeks toleransi yang rendah karena menempati peringkat ketujuh terbawah dari 94 kota di Indonesia. Kondisi tersebut tidaklah membahagiakan sebab Kota Bogor selalu menjadi salah satu dari sepuluh kota dengan indeks toleransi terendah sejak tahun 2015. Artinya, Kota Bogor memiliki tingkat toleransi yang mengkhawatirkan karena selalu berada pada zona merah sejak tahun 2015, 2017, dan 2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Bogor

Predikat Kota Bogor sebagai kota dengan tingkat toleransi yang rendah tidak lepas dari banyaknya kebijakan Pemerintah Kota yang bermuatan diskriminatif dan intoleran. Pada masa lalu Kota Bogor memiliki rekam jejeak kebijakan diskriminatif yang menonjol seperti SK Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor 503/208-DKTP tahun 2008 tentang pembekuan IMB GKI Yasmin, Perwali Nomor 23/2009 tentang pembentukan  organisasi  dan tata kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor. Kemudian Perwali Nomor 28/2009 tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Perwali Nomor 17/2010 tentang perubahan atas Perwali Nomor 4/2007 tentang petunjuk pelaksana pemberian izin mendirikan bangunan.

Selain itu terdapat SK Wali Kota Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin yang diterbitkan karena desakan dan tekanan kelompok tertentu. Selain itu ada pula Perda Nomor 2/2013 tentang Pendidikan Diniyah Tamiliyah yang muatannya ditujukan khusus bagi pemeluk agama Islam. Kemudian ada pula Surat Edaran Nomor 300/321/ Kesbangpol tentang himbauan pelarangan perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di Kota Bogor untuk merespon masifnya gerakan penolakan terhadap Syiah di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah kota tersebut menyuratkan bahwa Pemerintah Kota Bogor kurang memiliki keberpihakan pada pemajuan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Bogor

Kota Bogor telah lama menjadi tempat asal dari para pelaku aksi terorisme yang berhasil diamankan aparat. Peneliti Setara Institute pada tahun 2017 berkesimpulan bahwa Kota Bogor merupakan basis bagi pengembangan radikalisme karena terdapat gerakan penyebaran paham radikal yang dilakukan oleh kelompok berhaluan paham radikal-transnasional. Salah satu kelompok yang dimaksud adalah kelompok ‘”Salafi Jihadi” (bukan berarti semua kelompok Salafi) yang paling aktif menyebarkan paham radikalisme dan intoleransi di Kota Bogor.Kelompok- kelompok tersebut juga menyebarkan ide-ide mengenai kekhilafahan yang bertujuan menggantikan pemerintahan dengan ideologi Pancasila. Pada hasil riset tahun 2011 sebanyak 46 persen masyarakat Kota Bogor setuju terhadap gagasan kekhilafahan. Bahkan 22,7 persen diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para kelompok berpaham radikal- transnasional yang berorientasi pada intoleransi dan bahkan terorisme ini berupaya menyusup dan menguasai masjid-masjid, pengajian, pesantren dan kampus untuk dijadikan pusat penyebaran radikalisme dan intoleransi. Kendati banyak pula kelompok dan organisasi toleran di Kota Bogor, namun kenyataannya mereka cukup kesulitan menangkal pergerakan kelompok-kelompok  tersebut. Kelompok toleran di Kota Bogor cenderung tidak berani melakukan perlawanan sebab kelompok radikal beraliran garis keras tidak segan-segan untuk mengafirkan kelompok lain yang tidak sejalan. Mereka bahkan dapat melakukan kekerasan pada siapapun yang dianggapnya sebagai musuh.

Selain itu, Kota Bogor memang dikenal sebagai kota yang menjadi tempat kelahiran dan basis pengembangan berbagai organisasi keagamaan berhaluan Islam transnasional seperti HTI dan Tarbiyah (pengusung ide- ide Ikhwanul Muslimin). Pada tahun 2016, Bima Arya Sugiarto dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bogor pernah dengan terbuka menghadiri acara peresmian kantor HTI di wilayah Kota Bogor. Sederet kondisi Kota Bogor tersebut menegaskan bahwa kondisi dinamika toleransi masyakarat Kota Bogor memiliki kerawanan karena banyaknya kelompok intoleran yang mengembangkan gerakannya di Kota Bogor. Kehadiran kelompok masyarakat yang toleran saat ini belum mampu menepiskan fakta bahwa Kota Bogor masih menjadi tempat persemaian banyaknya kelompok intoleran untuk menumbuhkan gerakannya.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor terutama Walikota Bogor kerapkali menampilkan diri sebagai pihak yang cenderung kurang merespon hadirnya intoleransi di Kota Bogor. Walikota Bogor pernah menampilkan resistensi terhadap hasil penelitian Setara Institute yang menempatkan Kota Bogor sebagai salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Ia merasa tak terima sebab menurutnya terdapat hal baik lainnya di Kota Bogor yang menunjukan tingginya toleransi beragama kendati iapun mengakui bahwa masih terdapat kasus-kasus intoleransi di Kota Bogor seperti kasus GKI Yasmin, Syiah, dan HTI. Pemerintah Kota Bogor juga nampak enggan menanggapi secara serius hasil riset tersebut sebagai suatu bentuk tindak lanjut.

Namun belakangan pada penghujung tahun 2017, Walikota Bogor bersama muspida dan tokoh lintas iman, pemuda serta ormas dan OKP se-Kota Bogor mendeklarasikan “Bogor Kota Toleran”. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menjaga keberlangsungan perayaan Natal di Kota Bogor dan mendorong masyarakat dapat menjaga kondusifitas hubungan antar umat beragama. Pada tahun 2018, Wali Kota Bogor juga menjadi pembicara dalam gelaran Temu Unio Imam-imam Diosesan seluruh Regio Jawa 2018 karena dianggap dapat bergaul dengan siapapun dan masuk dalam komunitas manapun meskipun ia seorang muslim.

Selain itu, Wali Kota Bogor juga melaksanakan peresmian tiga tempat ibadah yang terdiri dari dua masjid dan satu gereja di wilayah Kota Bogor. Beberapa praktik tersebut layak mendapatkan apresiasi, meskipun Kota Bogor masih berada pada peringkat delapan terbawah sebagai kota dengan indeks toleransi terendah setelah sebelumnya pada tahun 2015 terjerembab pada posisi paling buncit sebagai kota paling tidak toleran di Indonesia.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Bogor adalah wilayah dengan penduduk yang sangat homogen  dari sisi agama sebab mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Secara umum masyarakat Kota Bogor telah lama memiliki karakteristik toleran yang ditandai dengan adanya kemajemukan agama serta adanya berbagai tempat ibadah yang telah berdiri sejak lama seperti Masjid At- Thohiriyah, Masjid Al Mustofa, Katedral, Gereja Zebaoth, Pesantren Al Falak, Pasraman Giri Kusuma,Vihara Dhanagun dan lain-lain. Namun, pada dekade terakhir antara tahun 2000-an sampai 2015-an telah terjadi pengerasan kehidupan masyarakat di Kota Bogor yang ditandai dengan munculnya berbagai konflik bernuansa keagamaan ditengah-tengah masyarakat seperti kasus GKI Yasmin, pelarangan Syiah, perkembangan HTI, kehadiran kelompok intoleran berpaham radikal- transnasional yang berorientasi pada aksi terorisme dan lain-lain.Ketegangan kelompok masyarakat yang berbeda agama tiba-tiba muncul kepermukaan dan merusak tatanan kehidupan damai yang sebelumnya sudah terjalin.

Beberapa tahun terakhir ini sebenarnya masyarakat Kota Bogor telah dan sedang merajut kembali hubungan sosial dan interaksi masyarakat yang dilandasi toleransi dan kerukunan antar sesama. Pemerintah Kota, pemuka agama, organisasi berhaluan toleran, dan masyarakat pada umumnya tengah merajut kembali kehidupan yang aman dan damai. Masyaraat Kota Bogor mulai membuka diri satu sama lain melalui pertemuan lintas agama dan upaya saling menghormati antar warga meskipun berbeda agama. Para pemuka agama yang toleran berupaya menyerukan pentingnya toleransi dan kerukunan beragama kepada para jamaatnya, organisasi keagamaan yang berhaluan toleran berupaya mengoordinir angota-anggotanya untuk menahan diri dalam bertindak, untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat. Pemerintah kota juga berupaya memajukan toleransi dengan menegaskan komitmen bersama  para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan. Oleh karena itu, pemerintah kota, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Kota Bogor harus mawas diri dan berkomitmen untuk membangun Kota Bogor yang toleran dan harmonis.

H. Kota Makassar

1. Sekilas Profil Kota Makassar

Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 175,79 Km2. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.112.688 jiwa, sehingga Kota Makasar menjadi kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar pertama di kawasan Timur Indonesia. Selain itu, Makassar merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan hampir semua  kegiatan  dari pusat industri, pemerintahan, perdagangan, angkut barang, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu secara administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yang dihuni oleh berbagai etnis mulai dari etnis Bugis, Makasar, Cina, Toraja, Mandar dan etnis lainnya dengan beragam agama.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Makassar tercatat sebagai kota dengan indeks toleransi terendah yaitu peringkat kedelapan terbawah dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Makassar tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan skor toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Makassar

Terdapat 22 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif dihampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Keberadaan kebijakan daerah tersebut berdampak negatif terhadap kelompok minoritas agama yang rentan terhadap tindakan penyerangan dan kekerasan yang mengatasnamakan implikasi dari penerapan peraturan daerah. Sebagai contoh surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 450/0224/B. Kesejahteraan tahun 2017 tentang mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran ajaran Syiah. Surat tersebut isinya memerintahkan untuk mengawasi kegiatan dan lembaga yang mengajarkan ajaran Syiah. Selain itu, surat tersebut juga mengatur himbauan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Agama, MUI, ormas Islam untuk mengawasi dan mencegah penyebaran ajaran Syiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota secara tidak langsung melakukan tindakan diskriminatif dengan melarang keberadaan kelompok Syiah di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah daerah secara tidak langsung juga melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok Syiah.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Makassar

Masyarakat sipil mempunyai posisi yang penting untuk membangun toleransi di suatu wilayah sekaligus menjadi lembga yang mengadvokasi kelompok yang termarginalkan disuatu wilayah. Makasar sebagai kota terbesar di wilayah timur Indonesia memiliki kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi kelompok minoritas seperti kelompok gusdurian, LBH, KONTRAS dan LAPAR Sulawesi Selatan yang menolak Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan129. Namun demikian, keberadaan masyarakat sipil tersebut memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan kelompok-kelompok intoleran seperti Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), FPI, Laskar Pemburu Aliran sesat, Ikatan Alumni Dakwah Indonesia, dan Wahda Islamiyah yang melakukan pembubaran terhadap kegiatan Syiah.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Makassar

Keberpihakan Pemerintah Kota Makassar terhadap pembangunan toleransi dan perwujudan kerukunan antar umat beragama masih cukup kurang. Tindakan pemerintah yang mengeluarkan surat edaran pengawasan ajaran Syiah memperlihatkan keberpihakan pemerintah kota terhadap kelompok mayoritas agama yang justru mengabaikan keberadaan minoritas yang seharusnya mendapat perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak beragama dan hak beribadah. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan pembiaran pembubaran kegiatan malam asyura Syiah yang dilakukan oleh ormas intoleran meski kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin. Hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan dari aparat terhadap kelompok Syiah ini.130 Selain itu, pemerintah juga melakukan pembiaran terhadap tindakan ujaran kebencian melalui baliho dan media lainnya yang beredar di jalan-jalan sekitar Kota Makassar.

Pada konteks ini, pemerintah kota juga dirasa masih kurang memberikan pernyataan atas respon terhadap tindakan pembiaran tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah menutup mata terhadap kejadian tersebut sehingga  pemerintah kurang berpihak terhadap kelompok minoritas keagamaan yang mengalami diskriminasi. Dengan kata lain, pemerintah daerah turut berperan menjadi aktor dalam tindakan intoleran yang terjadi di Kota Makassar.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Makassar terdiri dari beragam etnis yang memeluk enam agama yaitu Islam sejumlah 82.39% jiwa, Katolik sejumlah 5.56% jiwa, Protestan sejumlah 9.61% jiwa, Hindu sejumlah 0.76% jiwa, Buddha sejumlah 1.41% jiwa, dan Konghucu sejumlah 0.27% jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Makassar cukup homogen dimana sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam, sedangkan kelompok agama yang lain jumlahnya relatif sedikit. Dengan demikian, demografi penduduk di Kota Makassar bersifat homogen.

Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terjadi konflik antar sesama golongan seperti penolakan terhadap kelompok Syiah yang marak terjadi dari tahun ketahun dan justru dilegalkan dalam bentuk surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan. Tindakan tersebut ditindaklanjuti oleh kelompok masyarakat intoleran yang melakukan penolakan dalam bentuk tulisan di tempat publik seperti baliho, poster dan lain-lain yang menyerukan penolakanterhadapsyiahdankebencian terhadap syiah. Meski demikian hal tersebut mendapat pembiaran oleh pemerintah. Sikap pemerintah yang kurang mengakomodir keberadaan kelompok Syiah memperlihatkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok minoritas agama dan buruknya inklusi sosial dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar.

I. Kota Medan

1. Sekilas Profil Kota Medan

Medan merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan terletak diutara Pulau Sumatera dengan luas sekitar 26.510 hektar atau setara dengan 265,10 km2. Kota Medan memiliki wilayah 3,6% dari keseluruhan Sumatera Utara. Medan merupakan wilayah yang strategis sebab berada dijalur pelayaran Selat Malaka yang mengakibatkan medan menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara  yang  melalui Selat Malaka. Selain itu,  Medan  juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga beberapa daerah kaya sumber daya alam yang mempengaruhi kemampuan Medan dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, Medan memiliki hubungan kerjasama yang saling memerkuat dengan daerah sekitarnya. Medan terdiri dari 151 kelurahan dan 21 kecamatan.

Mayoritas penduduk Kota Medan adalah suku Batak. Beberapa suku lainnya yang turut berdomisili di kota ini adalah suku Jawa, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda, dan Tamil. Selain itu, suku pendatang dari ras Tionghoa juga menjadi bagian dari penduduk Medan. Islam dan Kristen Protestan adalah agama yang dominan di kota ini yang kemudian diikuti oleh agama Katholik, Budha dan Hindu.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Medan tercatat sebagai kota dengan indeks toleransi terendah yaitu peringkat kesembilan terbawah dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Medan tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan indeks toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Medan

Kebijakan pemerintah kota menjadi bagain utama dalam pelaksanaan pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanan. Pembuatan kebijakan hendaknya memperhatikan aspek-aspek pemenuhan hak asasi manusia dan tidak adanya diskriminasi terhadap beberapa kelompok baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Dalam hal ini terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Kota Medan yang bersifat diskriminatif dan berdampak pada beberapa kelompok seperti Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengawasan Usaha dan Peternakan Hewan Berkaki Empat. Peraturan ini memuat diskriminasi terhadap kelompok usaha ternak seperti adanya penyisiran terhadap usaha ternak babi karena peraturan ini dapat membunuh mata pencaharian kelompok usaha ternak.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Medan

Organisasi sipil masyarakat berperan penting dalam kehidupan disuatu kota dengan adanya masyarakat sipil yang mengawasi dan mengkritik pemerintah dapat membuat pemerintahan berjalan dengan baik namun sebaliknya jika keberadaan masyarakat sipil tidak ada atau ada namun tidak dapat bergerak secara leluasa akan mengakibatkan pemerintahan timpang apalagi jika keberadaan organisasi-organisasi intoleran yang malah menguasai keberadaan jalanya kehidupan kota membuat kota tersebut mengalami kemunduran karena akan adanya ketidakadilan terhadap salah satu kelompok. Organisasi masyarakat kota di Kota Medan berada dalam kondisi yang baik dari organisasi lsm bergerak dibidang toleransi seperti aliansisumutbersatu mereka bergerak dalam isu agama,gender dan sebagainya mereka aktif menyeruakan pendapat dan mengkritisi pemerintahan namun kelompok ini tidak begitu mempunyai kuasa lebih dibanding kelompok intoleran yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat terlihat dari berhembusnya isu-isu SARA pada saat pilgub Kota Medan seperti jangan memilih orang kafir dan pilihan untuk memilih putra daerah dan kelompok yang menyebarkan kebencian terhadap golongan minoritas seperti Syiah.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Medan

Keberpihakan pemerintah kota terhadap kepentingan rakyat adalah bagian dari kewajiban dan tanggungjawab negara   dalam   penyelenggaran  hak asasi manusia. Hal ini berupa kewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga negara yang dapat berupa perhatian terhadap kelompok minoritas yang kerap mengalami tindakan intoleran agar mereka merasa aman dan terlindungi. Pada kontes ini, kebijakan melakukan penyisiran peternak babi dengan dalih diberlakukannya peraturan gubernur tentang larangan beternak hewan berkaki empat merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Demografi agama di Kota medan terdiri dari enam agama yaitu Islam sejumlah 59.68% jiwa, Katolik sejumlah 7.10% jiwa, Protestan sejumlah  21.16% jiwa, Hindu sejumlah 2.15% jiwa, dan Buddha sejumlah 9.90% jiwa. Dari jumlah tersebut, demografi agama di Kota Medan relatif cukup heterogen yang ditandai dengan keberagaman agama dalam kehidupan masyarakat. Meskipun agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, namun pemeluk agama non Islam di kota ini juga cukup banyak terutama agama Protestan dan agama Katolik. Dengan demikian, berdasarkan indikator agama maka demografi penduduk di Kota Medan bersifat heterogen134. Kondisi demografi agama penduduk yang heterogen seharusnya dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang majemuk dan menghargai perbedaan. Namun hal ini, belum terbangun secara maksimal.

J. Kota Sabang

1. Sekilas Profil Kota Sabang

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05046’28” – 05054’28” Lintang Utara (LU) dan 95013’02” – 95022’36’ Bujur Timur (BT). Kota Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain dan merupakan jalur pelayaran internasional yang akan ke Indonesia dari arah barat.

Kota Sabang terdiri dari lima buah pulau yaitu Pulau Weh,Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang berjarak kurang lebih 15,6 km dari Pulau Weh. Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa). Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 km2 (Sabang dalam Angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukajaya seluas 80 km2 dan Kecamatan Sukakarya seluas 732. Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas Kota Sabang ialah 1.042,3 km2 (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 km2 (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 km2 (92.052,77) ha.

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Sabang menduduki peringkat kesepuluh terbawah dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Sabang sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan indeks toleransi terendah. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Sabang

Kota Sabang adalah kota yang mayoritas dihuni oleh masyarakat muslim. Secara sepintas tidak terjadi banyak konflik terutama koknflik yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Namun demikian kentalnya budaya dan adat istiadat dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Sabang merupakan bagian Provinsi Nanggro Aceh Darussalam turut berpengaruh besar terhadap tata kelola  pemerintahan  di kota ini. Sebagian besar peraturan daerah yang lahir memiliki nuansa islami, sehingga kebijakan yang berlaku lebih bersifat mengatur untuk menegakkan syariat Islam.

Pada dasarnya perencanaan pem- bangunan Kota Sabang yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun 2012-2017 telah memuat visi toleransi dan kerukunan. Hal ini tergambarkan dalam visi Kota Sabang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sabang yang Maju, Mempunyai Hak Dasar, Mandiri, Sejahtera dalam Pola Hidup Rukun yang Berlandaskan Moral Keagamaan”. Visi ini bermakna kemajemukan yang ada dalam masyarakat Kota Sabang dapat hidup rukun dengan terjaminnya kebebasan memeluk agama dan diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sehari-hari sesuai moral keagamaan.

Namun demikian, di kota ini masih terdapat beberapa kebijakan diskriminatif seperti surat bernomor 003.2/5895 tertanggal 21 Desember 2017 yang ditujukan menghimbau kepada wisatawan di Sabang untuk memperhatikan beberapa intruksi yakni tidak melakukan kegiatan turun ke jalan merayakan malam pergantian tahun baru. Selain itu, beberapa kebijakan ditingkat provinsi turut  andil dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan ditingkat pemerintah kota seperti Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2011 tentang Pelarangan Ajaran Millata Abraham di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Qanun Tahun 2009 Tentang Jinayat dan diperbaharui menjadi Qanun  No. 7 tahun  2013  tentang  Hukum Acara Jinayat,  Peraturan  Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, dan peraturan-peraturan yang lain.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Sabang

Kota Sabang adalah bagian dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam memiliki kekhususan dengan penerapan syariat Islam tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Qanun Provinsi DI Aceh Nomor 5 tahun 2000). Penerapan syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sempat dikhawatirkan oleh penduduk non muslim bahwa hal tersebut akan mengakibatkan adanya intoleransi. Namun demikian setelah dilakukan sosialisasi para pennduduk dapat menerima dan menanggapi secara positif pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat beberapa praktik baik kerukunan antar umat beragama seperti gotong royong, jual beli, tolong menolong, silaturahmi, dan kerukunan dalam bidang pendidikan.

Kendati demikian, terdapat faktor dominan yang dapat mengganggu kerukunan dan kebebasan beragama di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yaitu: a) Kasus-kasus pemurtadan yang terjadi pasca tsunami, banyak oknum-oknum dari LSM yang masuk ke Aceh dalam rangka melakukan kegiatan sosial, dan terlibat dalam menunjukkan dinamika toleransi masyarakat yang kurang kondusif.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Sabang

Negara melalui pemerintah dan lembaga yang berwenang merupakan pihak yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara termasuk  hak  untuk  beragama  atau berkeyakinan dan beribadah. Tanggung jawab negara terhadap tiga kewajiban tersebut dapat ditunjukkan dari pernyataan dan tindakan nyata yang dilakukannya. Pada konteks ini keberpihakan Pemerintah Kota Sabang dalam menjaga toleransi masih cukup kurang. Pemerintah kota lebih banyak menerbitkan surat edaran yang berisi himbauan pada masyarakat yang secara substantif hal tersebut justru bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai toleransi.

Sebagai contoh pemerintah kota pada tahun 2017 mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak merayakan pergantian tahun baru 2018 sebagai perwujudan penerapan syariat Islam di Aceh,138 ketegasan pemerintah kota melakukan razia terhadap warung makan yang buka lapak disiang hari saat ramadhan, dan himbauan wali kota terhadap para turis yang berwisata ke Sabang pada hari raya Idul Adha 10 Zulhitjah 1436 Hijriyah untuk patuh pada keistimewaan daerah seperti tidak melanggar syariat Islam. Selain itu, pada tahun 2018 Wali Kota Sabang mengancam akan mencabut izin operasional Hotel Casanemo di Gampong (desa) Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya jika hotel tersebut tidak mengindahkan penerapan hukum syariah Islam.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sabang142 terdapat lima agama yang dianut penduduk Kota Sabang yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk sejumlah 40.335 jiwa. Sementara Hindu merupakan agama yang paling sedikit penganutnya yaitu sejumlah 2 jiwa. Agama yang lain adalah Buddha dianut oleh 406 jiwa, Protestan dianut oleh 406 jiwa, dan Katolik dianut oleh 72 jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Sabang kurang majemuk dan komposisinya sangat homogen karena jumlah penduduk dari salah satu agama sangat mendominasi.

Secara umum, kondisi Kota Sabang relatif damai dan minim konflik terutama konflik yang berhubungan dengan etnisitas meskipun di  kota  ini terdiri atas beragam etnis seperti Aceh, Jawa, Padang, Tapanuli, Cina dan lain-lain. Belum pernah tercatat adanya konflik antar etnis sepanjang sejarah Kota Sabang dan bahkan ketika terjadi konflik Aceh tahun 1998 yang memaksa etnis non Aceh eksodus ke luar Aceh, sementara di Kota Sabang tidak demikian. Hal ini berbeda dengan kondisi kerukunan beragama di Kota Sabang yang sangat dipengaruhi oleh landscape adat istiadat, budaya masyarakat, dan nuansa Islam karena mayoritas masyarakat di kota ini adalah suku Aceh dan beragama Islam.143 Kondisi ini berpotensi meminggirkan dan bahkan memarginalisasi penduduk non muslim di Aceh.

Kebijakan pendirian rumah  ibadah  di Provinsi Aceh yang dinaungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah juga menyajikan potensi intoleransi yang lain.144 Hal ini pernah terjadi pada satu unit rumah ibadah umat Kristiani (Gereja GPIB) yang terletak di Jalan Tektok Gampong Kota Atas Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang diduga dibakar orang tidak dikenal pada Jumat 16 Oktober 2015.145 Insiden tersebut menunjukan Kota Sabang memiliki dinamika toleransi yang kurang kondusif berkaitan dengan penduduk non muslim.