10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi 2018

Narasi 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi 2018

A. Kota Singkawang

1. Sekilas Profil Kota Singkawang

Singkawang adalah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang berada di sebelah utara Kota Pontianak dengan jarak sekitar 145 kilometer.Kota Singkawang memiliki populasi penduduk sejumlah 186.462 jiwa.12 Dari populasi tersebut Kota Singkawang menempati urutan ke-11 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk terbanyak. Masyarakat Kota Singkawang adalah masyarakat multietnis yang terdiri dari 3 etnis terbesar yakni etnis Tionghoa, Melayu, Dayak, dan suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan. Selain suku tersebut terdapat pendatang dari berbagai daerah lainnya seperti Madura, Sumatera, Sulawesi, Ambon dan sebagainya. Banyaknya penduduk keturunan Tionghoa yang memeluk agama Budha dan Konghucu berdampak pada jumlah bangunan vihara dan kelenteng yang tidak sedikit. Tidak heran apabila Singkawang mendapat julukan sebagai ‘Kota Seribu Kelenteng’ dan ‘Hong Kong-nya Indonesia’.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Singkawang tercatat sebagai kota toleran dalam peringkat pertama teratas dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Singkawang tampil sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota

Singkawang Pemerintah Kota Singkawang memiliki komitmen sangat kuat terhadap toleransi. Hal ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2013-2017. Pada dokumen tersebut ditegaskan bahwa Singkawang menegaskan visi toleransinya dengan terang. Visi toleransi yang tercantum dalam RPJMD sejalan dengan rencana pembangunan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Visi dan misi tentang toleransi tampak secara gamblang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2007-2027.

Selain itu, pada tataran regulasi daerah juga terdapat sejumlah produk hukum yang selaras dengan semangat toleransi. Produk hukum dimaksud antara lain Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Singkawang

Singkawang merupakan kota dengan penduduk etnis Tionghoa yang dominan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi toleransi yang terjalin antar masyarakat mayoritas dan minoritas. Berikut merupakan contoh yang dapat dikemukakan untuk menunjukkan toleransi di Kota Singkawang. Secara khusus terkait dengan keberadaan kelompokkelompok yang terlibat dalam upayaupaya menuju kohesi sosial.

Pada 17 Mei 2017, terselenggara kegiatan Deklarasi Kebhinnekaan Cinta Damai di Singkawang yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat. Pada kegiatan tersebut seluruh warga Singkawang sepakat mendeklarasikan kebhinnekaan cinta damai. Hal tersebut dituangkan dalam Deklarasi Persatuan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang, di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang.13 Ketua FKPELA Singkawang mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah harapan agar warga Singkawang dapat hidup rukun dan harmonis. Lebih lanjut melalui deklarasi tersebut masyarakat Singkawang tidak saling membenci kepada siapapun.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Singkawang

Komitmen Pemerintah Kota Singkawang terhadap toleransi dapat dengan mudah dijumpai dari beberapa Tindakan pemerintah. Wali Kota Singkawang periode 2017-2022 menargetkan kota ini menjadi kota nomor satu dalam hal toleransi. Hal ini disampaikan Tjhai Chui Mie saat memberikan sambutan pada pembukaan festival Cap Go Meh 2569 di Jalan Diponegoro, Singkawang, Maret 2018. Pada tahun 2017 Kota Singkawang menjadi kota ke-4 yang memiliki tingkat toleransi terbaik di Indonesia. Tjhai Chui Mie menegaskan bahwa hal tersebut harus dijaga bersama. Menurutnya, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, menjadi pedoman meski berbeda latar belakang tetapi kita tetap satu. Semangat persatuan inilah yang diharapkan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Dengan kekuatan tersebut, Tjhai Chui Mie bertekad siapapun tidak bisa mengganggu Kota Singkawang.

Pada kesempatan lain saat perayaan Hari Raya Waisak 2562 BE/Tahun 2018, Tjhai Chui Mie kembali menegaskan pesan senada. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dengan mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mengasihi. Dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis sehingga potensi konflik dapat dihilangkan.

Selain Wali Kota Singkawang, komitmen terhadap toleransi juga ditunjukkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang. Ketua FKUB Kota Singkawang mengatakan bahwa indikator yang harus diperkuat dalam meningkatkan predikat toleransi umat beragama adalah dalam hal regulasi dengan memperbaiki RPJMD dan menerbitkan Perda atau Perwako yang terkait dengan toleransi dan kerukunan umat beragama. Lebih lanjut, dikatakan bahwa FKUB akan mengupayakan pengusulan Raperda Toleransi agar dibahas Wali Kota dan DPRD. Raperda diusulkan FKUB agar dapat digodok oleh DPRD di tahun 2019.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Singkawang merupakan contoh kecil dari wujud toleransi dalam keberagaman agama, suku dan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan data statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat, jumlah penduduk menurut agama pada semester 1 tahun 2018 terdiri atas penduduk beragama Islam sebanyak 3.226.008, Kristen 618.991, Katolik 1.203.638, pemeluk agama Hindu 3.087, Buddha 339.006 dan Konghucu 13.117 serta aliran kepercayaan berjumlah 2.706 jiwa.

Meski terdiri atas beragam penduduk dari segi agama maupun etnis, namun di kota ini tidak pernah terjadi konflik fisik yang disebabkan faktor agama maupun etnis. Ketika kerusuhan di Sambas dan Sampit pecah akibat konflik antara etnis Dayak dan Melayu dengan etnis Madura, misalkan, bahkan kerusuhan tersebut menjalar hingga ke kotakota lain, Kota Singkawang tidak ikut mengalami kerusuhan. Kota Singkawang justru menjadi tempat perlindungan bagi banyak warga etnis Madura.

Sebagian besar masyarakat Singkawang terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan Dayak, serta sebagian besar warga beragama Islam, Budha dan Katolik. Meski demikian, hal tersebut tidak mampu mencegah masyarakat Singkawang untuk tetap menjaga kerukunan etnoreligius. Salah satu wujud nyata dari kerukunan semacam ini tampak dalam bangunan-bangunan tempat ibadah di kota Singkawang saling saling berdampingan. Contohnya adalah Vihara Tri Dharma Bumi Raya yang terletak sekitar 200 meter dari Masjid Raya Singkawang. Keduanya berada di pusat kota Singkawang yang sekaligus menjadi symbol keberagaman di kota tersebut.

Potret toleransi dapat pula dijumpai pada perayaan Cap Go Meh tahun 2018. Meskipun erat dengan tradisi etnis Tionghoa, pengunjung yang datang pada perayaan ini ternyata hadir dengan berbagai latar belakang suku, agama dan negara. Kebetulan, perayaan Cap Go Meh saat itu jatuh pada hari Jumat, sehingga ada jeda pawai siang hari untuk pelaksanaan salat Jumat. Baik turis asing maupun domestik pun mengapresiasi hal tersebut seraya memuji kerukunan dan keharmonisan yang ditampilkan dalam perayaan Cap Go Meh 2018.

B. Kota Salatiga

1. Sekilas Profil Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang letaknya di tengah wilayah Kabupaten Semarang. Kota Salatiga terletak antara dan Lintang Selatan dan antara dan Bujur Timur. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga sebesar 56,78 km² yang terdiri dari 6,74 km2 (11,87 persen) lahan sawah dan 50,04 km² (88,13 persen) bukan lahan sawah. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kota Salatiga sebesar 188.928 jiwa yang pada umumnya bermukim di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang majemuk baik dari sisi agama maupun etnis. Komposisi penduduk didominasi oleh Suku Jawa dan Tionghoa serta beberapa suku dan etnis lain seperti Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Papua. Terdapat enam agama yang dianut masyarakat yaitu Islam (136.870), Protestan (30.193), Katolik (9.035), Buddha (882), Hindu (98), dan agama lokal/kepercayaan (10). Secara umum kehidupan keagamaan dan interaksi antar umat beragama di Kota Salatiga berlangsung dengan damai dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan hasil riset Setara Institute yang menempatkan Kota Salatiga diposisi 10 besar kota paling toleran di Indonesia secara berturutturut pada tahun 2015 dan 2016.

Pada tahun 2018 ini, hasil riset Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran 2018 juga menempatkan Kota Salatiga sebagai 10 kota toleran di Indonesia. Tepatnya, Kota Salatiga menempati peringkat ketiga teratas di bawah Kota Pematangsiantar sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi dari 94 kota di Indonesia. Pencapaian tersebut menegaskan Kota Salatiga secara konsisten menjadi kota toleran di Indonesia sebab pada Indeks Kota Toleran tahun 2015 dan 2017 Kota Salatiga selalu masuk dalam tiga besar kota paling toleran se-Indonesia.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota

Salatiga Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga baik peraturan daerah, peraturan walikota, instruksi walikota, keputusan walikota, dan lain sebagainya yang memuat upaya pemajuan toleransi telah memberikan sumbangsih bagi pengembangan Kota Salatiga menjadi kota dengan tingkat toleransi yang tinggi di Indonesia. Kebijakan pemerintah kota yang mendukung toleransi menjadi salah satu dasar yang sangat penting untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di kota ini.

Dukungan terhadap pewujudan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat ditinjau dari kebijakan perencaaan pembangunan daerah yang terangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, Pemerintah Kota Salatiga berupaya untuk mengarahkan pembangunan daerah agar berimplikasi pada pewujudan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Peraturan daerah tersebut memuat secara eksplisit pembangunan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga melaui pemuatan program-program untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang disertai pengalokasian anggaran yang tidak sedikit untuk merealisasikannya. Tindakan ini menunjukan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan toleransi dan kerukunan beragama di Kota Salatiga.

Kondisi di atas tidak terwujud secara instan, namun melalui upaya yang panjang dan berkelanjutan. Kota Salatiga telah lama memiliki tagline kota yang memuat dimensi pengakuan terhadap hak warga negara atas keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masingmasing. Kota salatiga mencanangkan tagline “Kota Salatiga Hati Beriman” melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman pada Bagian Penjelasan Umum. Tagline “Salatiga Hati Beriman” merupakan singkatan/akronim dari Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman.

Selain itu, secara harafiah “Hati Beriman” memiliki arti sejiwa dengan sila I Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yag bermakna setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara keseluruhan, tagline Kota Salatiga Hati Beriman” mengandung arti “Terciptanya kehidupan kota/ masyarakat Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah, dan aman, dimana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadapTuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing–masing untuk mewujudkan cita–cita bangsa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil-spiritual”. Tagline tersebut kerap disosialisaikan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan beragama di Kota Salatiga. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian Kota Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia ditopang oleh adanya kebijakan pemerintah kota yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Salatiga

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang plural baik dari sisi agama dan etnis, namun mereka mampu merajut kebersamaan yang rukun dan damai. Setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dengan tenang. Organisasi keagamaan, lembaga keagamaan, dan Lembaga pendidikan berbasis agama dari berbagai agamapun hadir dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Bahkan, organisasi keagamaan, Lembaga keagamaan, dan lembaga Pendidikan berbasis agama di Kota Salatiga turut bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kondusif dan harmonis.

Berbagai organisasi keagamanaan di Kota Salatiga bersama-sama mengusung misi merajut kebersamaan yang damai dan toleran ditengah-tengah perbedaan. Pengurus organisasi keagamaan di Kota Salatiga memiliki kesadaran saling menghormati perbedaan satu sama lain, sehingga jarang muncul konflik antar organisasi atau antar agama. Selain itu, organisasi keagamaan kerap melaksanakan kegiatan yang mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat bergama seperti sosialisasi pentingnya toleransi dan kerukunan beragama, pertemuan lintas agama, Kerjasama kegiatan lintas agama, menghormati dan melindungi perayaan hari besar keagamaan, penggunaan fasilitas peribadahan untuk kegiatan organisasi dan/atau hari besar keagamaan, dan sebagainya.

Nampak tidak muncul sekat perbedaan yang mencolok kendati masing-masing organisasi keagamaan mengusung misi keagamaan tersendiri. Kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak beragama dan berkeyakinan yang dijunjung tinggi menjadi landasan terwujudnya hubungan yang damai dan harmonis antar organisasi keagamaan di Kota Salatiga. Oleh karena itu, mereka mampu mendukung pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan toleran.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Salatiga

Keberpihakan pemerintah kota terhadap pembangunan toleransi dan kerukunan antar umat Bergama dapat ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan dan tindakan serta pernyataan pemerintah di ruang publik. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga kerap menyampaikan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Mereka kerap memberikan pesan tersebut kepada pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan serta masyarakat Kota Salatiga bahwa Kota Salatiga harus mampu mempertahankan kondisi yang rukun dan damai. Keduanya juga membangun komitmen dengan pemuka agama dan organisasi keagamaan serta lembaga keagamaan dan Lembaga pendidikan untuk menjaga kondisi Kota Salatiga agar tetap kondusif.

Pemerintah Kota Salatiga juga melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masnyarakat, RT/RW, organisasi kagamanaan, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan. Pemerintah kota memiliki program pendeteksian dini konflik social keagamaan apabila muncul masalah yang menyangkut perbedaan agama. Selain itu, Pemerintah Kota Salatiga juga memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kegiatan yang lain agar berlangsung aman dan damai. Pemerintah Kota Salatiga terus mengupayakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang plural baik dari sisi agama maupun etnis namun mampu merajut kebersamaan secara harmonis. Terdapat enam agama yang dianut penduduk Kota Salatiga yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Agama Lokal/Kepercayaan. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk sedangkan agama lokal/kepercayaan merupakan agama yang paling sedikit dianut. Kondisi demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Salatiga sangat majemuk dan komposisinya heterogen karena jumlah penduduk yang memeluk salah satu agama di Kota Salatiga tidak ada yang mendominasi. Namun demikian, masyarakat Kota Salatiga dapat mengembangkan kehidupan yang rukun. Masyarakat Kota Salatiga yang multiagama telah lama menjalin kehidupan yang harmonis ditengahtengah keragaman tradisi. Masyarakat kerap menampilkan praktik gotong royong dan tolong-menolong antar sesama warga meski berbeda agama. Tidak pernah muncul konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Masyarakat justru menampilkan sikap saling menghormati dan membantu satu sama lain disetiap perayaan hari besar keagamaan. Para pemuka agama juga tidak menebar provokasi dan kebencian terhadap umat yang berbeda agama. Mereka justru senantiasa mengingatkan jama’ahnya untuk menghormati pemeluk agama yang lain. Lembaga pendidikan di Kota Salatiga juga mengajarkan peserta didiknya senantiasa hidup rukun dan damai dengan menghormati satu sama lain.

Kesadaran segenap elemen masyarakat untuk menjunjung toleransi dan kerukunan telah melahirkan kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif. Masyarakat betul-betul menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk beragama dan berkeyakinan yang harus dihormati. Oleh karena itu, pantas jika Kota Salatiga mendapatkan predikat sebagai kota dengan tingkat toleransi yang tinggi karena masyarakatnya telah mawas diri untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat Bergama ditengah-tengah kemajemukan dan heterogenitas.

C. Pematang Siantar

1. Sekilas Profil Kota Pematangsiantar

Saat ini, Kota Pematangsiantar secara administratif berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 79,9706 dan terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dengan 53 (limapuluh tiga) kelurahan. Secara geografis, Kota Pematangsiantar terletak pada garis - Lintang Utara dan - Bujur Timur yang berada di tengah–tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2017 penduduk Kota Pematangsiantar mencapai 251.513 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.145 jiwa per km2.

Dari aspek keagamaan, terdapat lima agama yang dianut penduduk Kota Pematangsiantar yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Agama Protestan berada pada urutan pertama terbanyak yaitu sejumlah 153.234 penduduk. Pada urutan berikutnya adalah Islam yang dianut 144.141 penduduk, kemudian Katolik yang dianut 18.963 penduduk, Buddha yang dianut 17.081 penduduk dan terakhir Hindu yang dianut 368 penduduk. Keberagamaan penduduk Kota Pematangsiantar didukung oleh keberadaan sejumlah tempat peribadatan yakni masjid sebanyak 129 buah, langgar/musholla sebanyak 30 buah, gereja sebanyak 189 buah, kuil sebanyak 6 buah, dan vihara sebanyak 6 buah.

Pada hasil Riset Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Pematangsiantar memiliki indeks kota toleransi yang sangat baik karena menempati peringkat kedua teratas sebagai kota dengan tingkat toleransi paling tinggi di Indonesia. Kota Pematangsiantar telah berhasil memantapkan posisinya sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi dari 94 kota di Indonesia. Kota ini selalu berada pada posisi tiga teratas kota paling toleran di Indonesia sejak tahun 2015-2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota

Pematangsiantar Kebijakan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pada aspek tersebut, Kota Pematangsiantar memiliki sejumlah kebijakan dan program yang mengupayakan pembangunan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang secara langsung dan tidak langsung diarahkan pada pembangunan toleransi dan kerukunan beragama. Perencanaan pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2017-2022 telah memuat secara secara eksplisit mengenai pengarusutamaan pembangunan masyarakat yang menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pada dokumen tersebut terdapat program yang diarahkan secara khusus untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Pematangsiantar misalnya “Program Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan Situasi Daerah” serta “Program Pengembangan Sistem Peringatan Dini dalam Penanganan Konflik”, “Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan” dan lain-lain. Perencanaan program tersebut juga didukung oleh pengalokasian anggaran yang dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen RPJMD.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Pematangsiantar

Toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kondusif di Kota Pematangsiantar didukung adanya organisasi masyarakat sipil yang berpandangan terbuka dan berorientasi pada penciptaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kelompok masyarakat sipil toleran turut menjaga, memromosikan, dan menjaga toleransi untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai program dan kegiatan positif terhadap masyarakat. Tidak jarang, organisasi masyarakat sipil turut merespon persoalan keagamaan yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berhaluan toleran tersebut adalah WALUBI, MUI, BKAG, FKDN, GMKI, PMKRI, PARTUHA MAUJANA, SIMALUNGUN, KNPSI, dan FORKALA. Bersama dengan pemerintah kota dan FKUB Kota Pematangsiantar, kelompok masyarakat sipil tersebut secara proaktif berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kerukunan antar umat beragama maupun etnis. Selain itu, disepakati pula komitmen untuk menumbuhkembangkan komunikasi dan harmonisasi dengan saling menghormati keberagaman etnik maupun agama untuk menghindari benturan horizontal. Dengan demikian, Kota Pematangsiantar memiliki berbagai kelompok atau organisasi masyarakat sipil yang sangat berdaya untuk memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama sampai pada lapisan masyarakat akar rumput (grassroot). Hal tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan sebab tidak banyak daerah yang memiliki masyarakat sipil yang berdaya dalam membangun dan mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah masyarakat.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Keberpihakan pemerintah daerah dalam pemeliharaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di suatu daerah sangat penting dalam rangka menghadirkan Gerakan pembangunan toleransi dan kerukunan beragama. Sebaliknya, tindakan pemerintah daerah yang kurang aktif melaksanakan upaya pemeliharaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama maka penguatan toleransi didaerah tersebut akan terhambat. Hal ini akan bertambah buruk jika pemerintah daerah dan atau kepala daerah justru menjadi pihak yang membiarkan terjadinya Tindakan intoleransi dan menjadi penyumbang positif bagi penguatan intoleransi di daerah tersebut.

Walikota Pematangsiantar merupakan salah satu kepala daerah yang mendukung penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ia kerap memromosikan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Pematangsiantar. Selain itu, ia juga kerap merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, dan tokoh organisasi keagamaan untuk berkomitmen menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang sudah kondusif.

Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar juga senantiasa menjaga dan memfasilitasi keberlangsungan kegiatan keagamaan seluruh pemeluk agama yang ada di Kota Pematangsiantar baik kegiatan peribadatan sehari-hari maupun kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan serta kegiatan atau program keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun program yang memuat upaya penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama seperti pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Pematangsiantar dan HUT RI yang melibatkan seluruh komponen suku, agama, dan budaya yang ada di Kota Pematangsiantar. Selain itu, ada pula program menjaga kebersihan tempat ibadah secara bergotongroyong seperti di masjid, gereja, atau vihara yang letaknya berdampingan.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Pematangsiantar memiliki kemajemukan dan heterogenitas yang tinggi baik dari sisi agama maupun etnis. Kota Pematangsiantar dihuni oleh masyarakat asli setempat dan masyarakat pendatang. Suku asli Kota Pematangsiantar adalah suku Batak terutama Batak Simalungun. Sementara masyarakat pendatang di Kota Pematangsiantar antara lain suku Jawa, Minang, dan lain-lain. Penduduk Kota Pematangsiantar secara keseluruhan tersebar ke dalam 6 (enam) agama yaitu Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghuchu dan sisanya merupakan pemeluk Aliran Kepercayaan lain. Mayoritas masyarakat adalah pemeluk agama Kristen. Kemajemukan tersebut dapat terkondisikan dengan baik sebab kehidupan masyarakat senantiasa dilandasi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan kerukunan menjadi modal sosial yang dimiliki Kota Pematangsiantar untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tidak ada konflik agama maupun etnis yang sampai menjadi konflik besar dan berkepanjangan sebab masyarakat Kota Pematangsiantar memiliki watak dan karakteristik yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan dengan warga yang berbeda agama. Jika terjadi konflik, maka konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan cepat melalui musyawarah atau difasilitasi oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil toleran yang ada di kota ini. Masyarakat Kota Pematangsiantar mampu membiasakan diri hidup damai dan saing menghormasti antar sesama, sehingga kemajemukan dan heterogenitas etnis dan agama tidak menjadikan warga saling memusuhi satu sama lain.

D. Kota Manado

1. Sekilas Profil Kota Manado

Kota Manado merupakan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus ibu kota dari provinsi tersebut. Kota Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota Manado terletak di ujung utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40′ – 124°50′ BT dan 1°30′ – 1°40′ LU. Luas wilayah daratannya adalah 15.726 hektare.

Manado merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini dikelilingi perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan Sebagian dataran rendah di daerah pantai. Kota ini merupakan kota dengan perkiraan populasi penduduksebanyak430.790.21 Populasi penduduk yang cukup banyak menjadikan Kota Manado menjadi kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Kota Makassar. Meski merupakan kota yang heterogen, namun kerukunan antar umat beragama di kota ini terjalin relatif kondusif.

Tahun 2017, Kota Manado mendapat penghargaan sebagai kota paling toleran menurut hasil riset yang dilakukan oleh SETARA Institute. Penghargaan kedua juga diperoleh dari Sindo Weekly Government Award 2018. Penghargaan ini diberikan atas kehidupan masyarakat Kota Manado yang rukun dan menerapkan nilai toleransi. Dalam Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Manado merupakan salah satu kota dengan skor toleransi tertinggi, sehingga Kota Manado mendapat peringkat ke empat teratas. Terdapat empat indikator penilaian yang dideskripsikan dalam narasi berikut.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Manado

Guna menjaga kerukunan antar umat beragama regulasi pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat yang toleran. Kota Manado sebagai salah satu kota yang mendapat apresiasi sebagai kota toleran berkomitmen dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Manado tahun 2016-2021. Visi pembangunan Pemerintah Kota Manado adalah ”Manado Kota CERDAS 2021”. Wujud komitmen Pemerintah Kota Manado dalam menjaga toleransi terdapat pada visi huruf R pada kata “CERDAS” yaitu religius. Visi ini dijelaskan lebih rinci dalam misi pembangunan Kota Manado yang ketiga, yaitu membangun masyarakat kota yang semakin “religius” dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan toleransi. Meningkatkan kehidupan beriman masyarakat kota Manado sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari sisi kebijakan,tindakan pemerintah secara eksplisit mendorong dan mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama melalui berbagai program kegiatan yang dirancangnya. Sementara dari sisi yang lain, masyarakat Kota Manado telah secara sadar berperan aktif menjaga toleransi antar umat beragama yang berdampak pada terwujudnya kerukunan antar umat beragama yang damai dan harmonis.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Manado

Kerukunan di Kota Manado terlihat langsung dari adanya Kampung Arab (sekarang Kelurahan Istiqlal) yang bersebelahan jalan dengan Kampung Cina (Calaca-Pinaesaan). Masyarakat dikedua kampung tersebut hidup berdampingan tanpa gesekan selama ratusan tahun. Terdapat orang Tionghoa yang tinggal di Kampung Arab, dan sebaliknya terdapat orang Arab yang berusaha tinggal di kampung Cina. Uniknya, ada pula kampung yang bernamakan daerah misalnya Kampung Tomohon, Kampung Jawa, Kampung Kakas, Kampung Langowan, Kampung Bugis, dan sebagainya tapi beragam suku tinggal bersama di antaranya Gorontalo, Sangihe, Tionghoa, Minahasa. Mereka hidup berdampingan, saling membantu, toleran dan rukun.

Guna memperkokoh persatuan Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manado Santo Thomas Aquinas bekerjasama dengan Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) menyelenggarakan kegiatan akbar dengan tema #Kita_ Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan gerakan yang diselenggarakan secara beruntun di 15 kota di seluruh Indonesia. Disamping itu juga terdapat acara Festival Keberagaman. Acara ini bertujuan mengajak masyarakat untuk menggerakan persatuan dalam pluralitas. Persatuan ini semakin tampak ketika kelompok hadra umat Muslim menyanyikan lagu Ibrani “Havenu Shalom Alechem”. Kelompok pemusik hadra dari komunitas Lesbumi dengan tetabuhan kencer, bas, kepak dan dumbuk tampak begitu khusyuk mengiring lagu Ibrani yang dalam bahasa Indonesianya berarti “ku bawa berita sejahtera”.

Acara Festival Keragaman di Manado dilaksanakan oleh berbagai komunitas pemilik semangat persatuan yang sama. Mereka di antaranya adalah Al-Hikam, Peradah Sulut, Pemuda GMIM, generasi muda Khonghucu, Komunitas Budaya Tionghoa Sulut, Peruati, Pemuda Oikumene, Peradah Sulut, komunitas LGBT, Swara Parangpuan, komunitas artis Manado, komunitas kepercayaan Lalang Rondor Malesung, Mawale Movement dan lainnya dengan lantang menyorakan pesan-pesan perdamaian dan kesatuan di tengah perbedaan. Umat Muslim turut memeriahkan Festival Keragaman Manado. Selain Muchsin Bilfaqih mewakili umat Muslim ada Pdt Dr Richard Siwu dari Protestan, Uskup Manado Mgr Joseph Suwatan MSC dari Katholik, Drs IWB Wedha Manuaba dari Hindu, Jimmy Sofyan Yosadi dari Khonghucu serta Bhikkuni Meici Bibiana Runtuwene dari Buddha. Dalam kegiatan tersebut tampil Budayawan Minahasa Denni Pinontoan MTeol dan teolog perempuan Ruth Wangkai yang menyampaikan orasi bertema keberagaman dan anti penindasan. Bergantian pula tampil bermacam atraksi budaya seperti bleganjur dari Bali, barongsai milik etnis Tionghoa, Kabasaran dari Minahasa, tarian etnis Bajo, tarian profetik hingga teater dari MAN Model.

Manado merupakan kota dengan penduduk yang mayoritas beragama non-Muslim namun eksistensi kaum muslim di kota ini tetap tampak dalam kehidupan publik.Salah satunya terlihat ketika sejumlah ruas utama jalanan di Manado yang ditutup untuk hari bebas kendaraan bermotor. Sejumlah perempuan berjilbab ikut senam pagi, berbaur dengan perempuan lainnya yang kemungkinan besar memiliki keyakinan beragam. Semuanya hidup dalam toleransi dan kedamaian.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota

Manado Kepala daerah merupakan tokoh yang berperan penting dalam menjaga ketentraman umat beragama di wilayah kepemimpinannya. Wali Kota Manado, Dr. Ir G.S Vicky Lumentut, SH., Msi DEA sangat berkomitmen dalam menjaga kerukunan antar umat beragama terbukti dengan peran serta walikota atas kebijakankebijakan yang diambilnya. Atas peran tersebut, Komnas-HAM mengapreasi prestasi Wali Kota Manado dengan mengundangnya dalam acara Konggres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2017. Wali Kota Manado diminta mempresentasikan keberhasilan Kota Manado dalam menjaga toleransi antar pemeluk agama dan menerima penghargaan atas komitmen para pemimpin daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Selain pemimpin daerah, toleransi kehidupan beragama di Kota Manado juga tidak terlepas dari peran tokoh agama dan masyarakat. Apalagi, di Manado terdapat wadah Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kerukunan antar umat beragama di Kota Manado dapat terjaga dengan baik atas peran pemerintah dan peran para rohaniawan atau tokoh agama serta wadah kerukunan umat beragama yang ada yakni BKSAUA dan FKUB. Walikota Manado Dr. Ir G.S Vicky Lumentut, SH., Msi DEA mengatakan bahwa kehidupan yang aman dan damai dengan terjaganya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Manado merupakan hal yang terpenting dan bukan sekedar mencari penghargaan atau lain sebagainya.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Manado merupakan salah satu kota yang cukup heterogen. Berdasarkan demografi agama yang dianut, komposisi penduduk Kota Manado terdiri dari pemeluk agama Islam sejumlah 27.53% jiwa, Katolik sejumlah 7.77% jiwa, Protestan sejumlah 61.08% jiwa, Hindu sejumlah 0.48% jiwa, Buddha sejumlah 3.02% jiwa, dan Konghucu sejumlah 0.10% jiwa.29 Meskipun mayoritas penduduk Kota Manado beragama Protestan, namun kerukunan antara pemeluk agama Protestan dengan agama lain relatif kondusif. Sikap toleran, rukun, terbuka dan dinamis telah tumbuh pada masyarakat Kota Manado, sehingga wajar apabila kota ini mendapatkan penghargaan sebagai Kota Toleran Tahun 2018. Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Manado tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat Manado mengenal budaya terbuka dan toleransi dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini dapat diamati dari kehidupan sosial masyarakat Manado dengan komposisi masyarakat yang berasal dari latar belakang agama budaya dan suku yang berbeda-beda kemudian diikat dalam ikatan simbolik yaitu Bo- Hu- Sa- Mi (Bolaang Monongodow-Hulotanlo/ Gorontalo-Sangir-Minahasa). Ikatan simbolik ini, dipahami oleh masyarakat Manado sebagai ikatan persaudaraan yang tidak memperdulikan perbedaan bahasa, suku dan budaya bahkan agama.

Toleransi dan saling menghargai antar umat beragama merupakan kekuatan seluruh warga dan Pemerintah Kota Manado. Salah satu contoh toleransi itu adalah saat pelaksanaan shalat Ied, terdapat ormas Kristen yang ikut menjaga keamanan dan mengatur lalu-lintas, sehingga tidak menganggu umat yang sedang beribadah. Hal ini menunjukkan tingginya rasa persaudaraan dan tindakan saling membantu antar umat agama yang merupakan salah satu nilai yang diajarkan setiap agama.

E. Kota Ambon

1. Sekilas Profil Kota Ambon

Kota Ambon atau Amboina atau Ambonese adalah kota sekaligus ibu kota Provinsi Maluku. Kota ini dikenal dengan nama Ambon Manise yang berarti Kota Ambon yang indah/manis/ cantik dan merupakan kota terbesar di wilayah Kepulauan Maluku. Wilayah ini terbagi atas 5 kecamatan yaitu Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Teluk Baguala, dan Leitimur Selatan dengan 50 kelurahan-desa32. Secara geografis Kota Ambon berada pada posisi 3º - 4º Lintang Selatan dan 128º - 129º Bujur Timur yang meliputi wilayah disepanjang pesisir dalam Teluk Ambon dan pesisir luar Jazirah Leitimur dengan total panjang garis pantai 102,7 Km. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 luas wilayah Kota Ambon adalah 377 km2 dan berdasarkan hasil survey tata guna tanah tahun 1980 luas wilayah daratan Kota Ambon tercatat seluas 359,45 Km2 dengan jumlah penduduk sejumlah 387.475 jiwa pada tahun 201133.

Secara demografis, Kota Ambon merupakan salah satu potret kota plural di Indonesia karena di kota ini terdapat beragam etnis seperti etnis Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, BBM (Buton-Bugis-Makassar), Papua, Melayu, Minahasa, Minang, Flobamora (sukusuku Flores, Sumba, Alor dan Timor) dan tentunya orang-orang keturunan asing (komunitas peranakan Tionghoa, komunitas Arab-Ambon,komunitas Spanyol-Ambon, komunitas PortugisAmbon dan komunitas BelandaAmbon). Oleh karena itu, demografi penduduk di kota ini cukup heterogen dan multikultur dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Ambon menduduki peringkat kelima teratas dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Ambon sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan peringkat teratas yang memiliki indeks toleransi tertinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Ambon

Secara umum sebagian besar peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Ambon bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan harmonis. Hal ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, seimbang, dan hidup rukun berdampingan sesuai dengan visi Pemerintah Kota Ambon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022 yaitu Ambon yang harmonis, sejahtera,dan religius.Dari visi tersebut, salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan spiritualitas dan memperkuat harmonisasi sosial. Langkah tersebut didukung dengan tindakan pemerintah dalam bentuk ketiadaan peraturan yang bersifat diskriminatif di Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat dalam meminimalisir konflik untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang harmonis dengan mengedepankan prinsip kitorang samua basudara sebagai budaya daerah setempat.

Selain termuat dalam perencanaan pembangungan kota, visi toleransi dan kerukunan beragama juga didukung adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum pada bab XIII pasal 39 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut mengatur tertib kerukunan beragama yang terdiri atas larangan menghina, menghalangi, merusak sarana keagamaan, mengajarkan aliran sesat, melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan, menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, dan aturan bagi tempat hiburan atau tempat makan pada saat bulan puasa untuk menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon memiliki komitmen untuk menjaga toleransi guna mewujudkan kerukunan beragama sebagai salah satu hal yang penting dan strategis.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Ambon

Secara umum keberadaan sekelompok orang yang kerap memonopoli kebenaran, memaksakan kehendak, mendiskriminasi minoritas, dan bahkan mempersulit pendirian tempat ibadah di Kota Ambon relatif tidak ada. Kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen cukup kondusif meski secara demografis kehidupan beragama di Kota Ambon didominasi oleh dua agama dengan jumlah penganut yang paling banyak yaitu Islam dan Kristen. Namun demikian, hampir tidak pernah muncul pemberitaan dimedia massa yang menunjukkan adanya konflik agama, suku, ras, etnis, dan keberadaan kelompok intoleran, bahkan marginalisasi minoritas pasca konflik.

Dinamika toleransi masyarakat Kota Ambon tidak terlepas dari faktor historis dimana pada tahun 1999 pernah terjadi konflik etnis dan konflik agama yang luar biasa dan menimbulkan banyak korban. Pada awalnya target kekerasan konflik adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Kemudian konflik diperparah oleh desas-desus sekitar simbol keagamaan seperti serangan terhadap masjid dan gereja. Terlebih saat PDIP memenangkan pemilihan di Ambon tahun 1999, kekerasan meledak karena kemenangan PDIP diartikan sebagai kemenangan “kristen”, hal ini membuat masyarakat bergerak mempertahankan agamanya dan melakukan kekerasan terhadap siapapun yang berbeda agama bahkan aparat keamanan turut terbagi dalam garis agama.

Pasca konflik yang terjadi lebih dari satu dekade tersebut, kini masyarakat Maluku termasuk masyarakat Kota Ambon telah mengalami nuansa perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak terintimidasi lagi pola penyerangan kelompok tertentu karena terdapat filosofi bahwa semua adalah saudara. Pergaulan pun telah terbuka lebar baik antara komunitas Salam (Islam), Sarani (Kristen), maupun kelompok BBM (Bugis, Buton, dan Makassar) yang dulunya tersekat-sekat oleh pola grouping berdasar agama dan etnisitas. Filosofi kitorang samua basudara (kita semua adalah bersaudara) menjadi filosofi masyarakat Kota Ambon yang merujuk pada konstruksi pemahaman bahwa meskipun masyarakat Maluku terfragmentasi dalam dua komunitas yaitu komunitas salam (Islam) dan serani (Nasrani), namun mereka tetap memiliki satu darah keturunan yang sama sebagai keturunan orang Maluku. Hal ini menjadi prinsip yang melandasi terciptanya toleransi dan interaksi masyarakat yang damai, rukun, dan harmonis.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Ambon

Kehidupan Kota Ambon yang harmonis, damai, dan rukun adalah suatu kondisi yang tercipta atas kerjasama dan komitmen seluruh masyarakat, apparat keamanan, kelompok masyarakat sipil, dan stakeholder terkait. Tidak hanya itu, pemerintah kota juga memiliki peran dalam mewujudkan kerukunan melalui keberpihakannya sebagai penyusun kebijakan dan organisasi yang berwenang menjalankan pemerintahan. Keberpihakan tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan Kota Ambon yang mengatur dan mengadopsi secara ekspilisit nilai toleransi, kerukunan, dan kebhinnekaan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai.

Keberpihakan negara juga dapat ditinjau dari peran Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis melalui penghargaan kearifan lokal. Hal ini dapat diidentifikasi dari Tindakan pemerintah dalam merespon kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika nasional yang mengganggu ketertiban seperti gangguan terorisme berupa aksi bom. Atas kejadian tersebut, Wali Kota Ambon menerbitkan surat edaran Walikota Ambon Nomor 300/08/SE/2018 tentang penanganan keamanan, kententraman dan ketertiban masyarakat (Kantramtibmas) dalam wilayah Kota Ambon kepada seluruh penyelenggara pemerintahan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kelurahan, desa dan negeri serta seluruh masyarakat Kota Ambon. Salah satu substansi surat edaran tersebut adalah pemerintah kota menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan tali silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama, sekaligus hubungan antar orang basudara dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Secara demografis, terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Ambon yaitu Islam sejumlah 195.717 jiwa, Katolik sejumlah 22.123 jiwa, Protestan sejumlah 173.075 jiwa, Hindu sejumlah 348 jiwa, dan Buddha sejumlah 224 jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa demografi agama di Kota Ambon cukup heterogen yang terdiri dari dua agama dengan jumlah penganut paling banyak yaitu Islam dan Protestan. Sementara Hindu dan Buddha adalah agama dengan jumlah pemeluk yang cukup sedikit.

Meski demografi agamanya cukup heterogen, namun interaksi antar pemeluk agama di kota ini dapat terlaksana dengan rukun dan harmonis. Ambon menjadi bagian dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan predikat sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia. Toleransi masyarakat Ambon patut dijadikan teladan tata kehidupan masyarakat yang selaras dan seimbang baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ambon menjadi kota yang ramah, santun, beradab, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila diantara masyarakat yang beragam. 

Keadaan tersebut didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal yang dipelihara dan dijadikan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat dan jalannya pemerintahan. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi sarana resolusi konflik yang dapat mempersatukan orang Ambon sebagai satu saudara yang sama. Kondisi ini secara sosiologis turut membentuk situasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang kondusif dan harmonis.

F. Kota Bekasi

1. Sekilas Profil Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2 dengan letak geografis 106o48’28’’ – 107o27’29’’ bujur timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ lintang selatan. Kota ini terdiri atas 12 kecamatan yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, dan Pondok Melati38. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang berarti candrabaga yaitu nama sungai yang melewati kota ini dan nama tersebut tertulis dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara. Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan “JABODETABEK” yang menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di Indonesiayaitu 2.334.871 jiwa (sumber: Sensus Penduduk 2010) dan kota terpadat kesepuluh di Indonesia dengan kepadatan 11.000 jiwa/km2. Oleh karena itu, kota yang dijuluki sebagai kota patriot dan kota pejuang ini berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban yang mencari nafkah di pusat kota dan sentra industri salah satu sumber kegiatan untuk mencari nafkah.

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Bekasi menduduki peringkat keenam teratas dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Bekasi sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan peringkat teratas yang memiliki indeks toleransi tertinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi

Menanggapi situasi dan kondisi Kota Bekasi yang disebut sebagai kota intoleran, Wali Kota Bekasi mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjunjung tinggi nilai tolerasi dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi. Guna menjamin kebebasan hak beragama atau berkeyakinan, maka Pemerintah Kota Bekasi secara konsisten menerbitkan izin mendirikan gereja yang pada saat itu mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Pemerintah juga memberikan jaminan tidak akan mencabutnya meski mendapat banyak tekanan. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi secara tegas dan berani mencari solusi untuk menghadapi sikap intoleran yang diperlihatkan kelompok masyarakat tertentu.

Pada dasarnya konflik yang muncul pada masyarakat Kota Bekasi dilatarbelakangi oleh sulitnya langkah masyarakat non muslim untuk mendirikan bangunan sebagai tempat peribadatannya. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerapkan dua strategi dalam manajemen dan resolusi konflik antar umat beragama dengan cara pencegahan dan penyelesaian. Pencegahan dilakukan dengan mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai Lembaga yang membantu pemerintah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

Hal yang lain adalah optimalisasi Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai penyelesaian persoalan pembangunan rumah ibadah dan optimalisasi Perwal Nomor 47 tahun 2013 dalam menjawab banyak bangunan ilegal yang dijadikan rumah ibadah. Sementara cara penyelesaian masalah menggunakan cara mediasi untuk menghentikan konflik yang berlangsung dan melakukan akomodasi bagi pihak-pihakyang sedang bertikai.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi. juga menerbitkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.470-Kessos/ IX/2016 tentang Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Bekasi

Pada tahun 2015, Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat intoleransi yang cukup tinggi. Intoleran disematkan kepada Kota Bekasi atas pertimbangan 12 kebijakan pemerintah setempat yang dianggap Komnas HAM melunturkan semangat toleransi pada kurun waktu 2015 dan 2016. Selain itu, pemerintah kota juga menghadapi banyak penolakan dari kelompok intoleran terkait upaya menjamin kebebasan beragama dan mengeluarkan surat izin mendirikan gereja. Sebagai contoh aksi massa yang melakukan penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara karena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim, sehingga rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam.42 Atas berbagai peristiwa intoleran tersebut, Kota Bekasi mendapat label kota intoleran.

Menanggapi berbagai kejadian tersebut Pemerintah Kota Bekasi menggagas beberapa regulasi dan kebijakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih kondusif dan harmonis. Selang beberapa tahun, atas konsistensi dan komitmennya pada tahun 2017 kota ini memperoleh penghargaan toleransi beragama dari Komnas HAM. Hal ini tidak terlepas dari peran serta dan komitmen seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan dukungan organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang terkait.

Selain itu, pemerintah juga aktif menjalin komunikasi dengan pemuka agama dari berbagai agama, seperti pusat HKBP di Tarutung, Keuskupan Pantekosta Indonesia Barat, Gereja Sinode, pura, dan kelenteng.43 Oleh karena itu, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti MUI Kota Bekasi, PCNU Kota Bekasi, Pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi, Pimpinan Persis Kota Bekasi, Ketua Parisada

Hindu Kota Bekasi, Perwakilan Umat Budha Kota Bekasi, Perwakilan Umat Kristen Kota Bekasi dan Perwakilan Katolik Kota Bekasi, Walikota Bekasi dan unsur Muspida Kota Bekasi bersama-sama mendeklarasikan diri menjaga toleransi untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang untuk menciptakan Kota Bekasi yang kondusif.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Bekasi

Komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkankedamaian,kerukunan, dan toleransi antar umat beragama dapat diidentifikasi dari beberapa pernyataan dan tindakan yang dilakukannya. Wali Kota Bekasi mengatakan sejak tahun 2009 pemerintah telah melihat tingginya intoleransi dan mengatasinya melalui deklarasi antar umat agar muncul persepsi dan pemahaman yang sama tentang toleransi. Kemudian pada bulan April tahun 2016 terbentuklah Majelis Kerukunan Umat Beragama di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertugas mengurus persoalan umat berkenaan dengan perizinan rumah ibadah.

Selain itu, keberpihakan pemerintah kota tampak dari pernyataan wali kota saat menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Kota Bekasi agar mendapatkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki daya tarik karena masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga keberagaman tersebut harus selalu dijaga sebagai salah satu aset dalam pembangunan.

Sementara tindakan nyata dapat dilihat dari ketegasan dan keberanian Wali Kota Bekasi dalam menghadapi sikap intoleran sebagian masyarakat yang menolak pembangunan empat gereja sekaligus menuntut pencabutan IMB empat gereja tersebut. Wali Kota Bekasi mengatakan Bekasi harus menjadi kota yang toleran dan damai, sehingga pemikiran masyarakat soal mayoritas dan minoritas harus dihilangkan. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Bekasi memiliki komitmen, sikap, dan tindakan nyata yang tegas dalam membangun kerukunan bagi semua pihak.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Komposisi penduduk menurut agama adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi interaksi antar umat beragama di Kota Bekasi. Data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi menunjukkan terdapat enam agama dan satu keyakinan selain agama yang dianut masyarakat Kota Bekasi. Komposisi tersebut adalah Islam sejumlah 2.141.407 jiwa, Katolik sejumlah 71.770 jiwa, Protestan sejumlah 195.985 jiwa, Hindu sejumlah 27.952 jiwa, Buddha sejumlah 22.492 jiwa, dan Konghucu sejumlah 201 jiwa. Sementara itu, di luar agama terdapat 1586 jiwa penduduk yang menganut agama lokal atau kepercayaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa demografi agama di Kota Bekasi cukup heterogen. Meskipun Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, namun pemeluk agama non Islam juga cukup banyak terutama agama Protestan dan agama Katolik. Sementara penganut agama Hindu dan Buddha jumlahnya relatif seimbang.

Selain keberagaman agama, kedatangan warga dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan atau menetap dan bekerja turut berpengaruh terhadap heterogenitas penduduk.. Meski sesekali terjadi konflik, hal tersebut dapat diredam dengan pendekatan kultural hingga tak berujung aksi anarki. Pendekatan kultural adalah langkah penyelesaian konflik yang jauh lebih efektif berdasarkan karakteristik masyarakat Bekasi yang terbuka, mudah menerima, dan juga memaafkan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan rukun.

G. Kota Kupang

1. Sekilas Profil Kota Kupang

Kota Kupang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timor. Kota Kupang dipenuhi berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa. Secara geografis, Kota Kupang terletak pada 10°36’14”-10°39’58” LS dan 123°32’23”–123°37’01”BT. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 Km2 dengan jumlah penduduknya sekitar 450.360 jiwa (2014). Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Batas wilayah utara berbatasan dengan Teluk Kupang, timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, sedangkan selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Kota Kupang adalah kota yang multi etnis dari suku Timor, Rote, Sabu, Flores, Alor, Lembata, Tionghoa, Sebagian kecil suku pendatang dari Ambon dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa dan Bali. Terlepas dari keragaman suku bangsanya, penduduk Kota Kupang akan menyebut diri mereka sebagai “Beta Orang Kupang”.

Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh dari Komnas HAM kepada Kota Kupang sebagai Kota HAM tahun 2016. Selain itu, Kota Kupang juga meraih predikat Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Azasi Manusia (HAM) Tahun 201850. Dalam Indeks Kota Toleran SETARA Institute Tahun 2018, Kota Kupang merupakan salah satu kota dengan skor toleransi tertinggi yang mendapat peringkat ketujuh teratas dari 94 kota di Indonesia. Terdapat empat indikator penilaian yang dideskripsikan dalam narasi berikut ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Kupang

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dapat terlihat dari Misi Kota Kupang yaitu Membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan lintas SARA (KUPANG RUKUN DAN AMAN). Selain itu,Pemerintah Kota Kupang juga menjadikan kerukunan sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan suku, agama, ras dan antar golongan.

Perkembangan dan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi, didukung dengan penanganan HAM dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut memiliki komitmen dalam menegakan HAM bagi masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang responsif HAM.Toleransi di Kupang juga ditunjukkan oleh perlakuan yang cukup baik, terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Sejauh informasi yang digali selama penelitian ini tidak ada peraturan daerah atau kebijakan publik yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Kupang

Toleransi umat beragama di Kupang tidak hanya berupa sikap saling menghormati, namun juga dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara bersama-sama. Selama puluhan tahun umat Kristen dan Islam di wilayah ini dapat hidup berdampingan secara rukun. Hal tersebut terlihat dari adanya sikap berbagi diantara umat beragama. Lahan parkir yang terbatas membuat jemaat gereja menggunakan halaman masjid untuk memarkir mobil mereka selama beribadah di hari Minggu. Begitu pula sebaliknya pemuda gereja juga sering membantu dan menyediakan lahan parkir bagi umat Muslim yang akan shalat Jumat di Masjid Al-Mutaqqin. Dua tempat ibadah yang berdampingan ini menunjukkan toleransi tetap terjaga.

Terdapat beberapa hal yang patut dicatat sebagai basis kultur toleransi di Kupang yaitu banyaknya memori damai dalam relasi antara agama dan etnik, semangat yang kuat untuk tidak mengulang pengalaman pahit tragedi 1998, praktik kawin mawin dan kekerabatan lintas agama atau etnik yang mencairkan perbedaan agama, pelembagaan kultur atau nilai damai dalam kegiatan-kegiatan publik penting seperti perayaan Paskah dan kegiatan MTQ, elit-elit agama dan kultural sangat terkoneksi satu dan berperan sebagai critical mass of peaceenhancing leadership.

Selain kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku di Kota Kupang juga relatif kondusif. Hal ini terlihat dari adanya Paguyuban Kontak Kerukunan Sosial Keluarga Jawa (K2S) di Kota Kupang yang dibentuk sejak 1997 dengan penggagasnya beberapa sesepuh Jawa di Kupang. Uniknya selain melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan santunan untuk warga Jawa, paguyuban ini juga menerima anggota dari daerah lain dan semua lintas agama. Salah satu bentuk perhatian kepada Kota Kupang, K2S telah melakukan beberapa kegiatan bhakti sosial seperti memperbaiki fasilitas permainan anak-anak dan pembangunan lopo di area taman nostalgia, melakukan kegiatan donor darah, serta kegiatan sosial yang lain. Hal ini menunjukkan meski terdiri dari agama, suku, ras yang berbeda, namun hubungan antara anggota Paguyuban Kontak Kerukunan Sosial Keluarga Jawa dengan masyarakat Kota Kupang tetap berjalan baik.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Kupang

Seruan untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama terus digaungkan oleh Walikota Kupang. Salah satunya diwujudkan ketika Hari Raya Idul Adha, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore turut berpartisipasi dalam perayaan Hari Raya Idul Adha bagi umat Muslim di Kota Kupang. Dalam kegiatan tersebut walikota menyerahkan bantuan hewan kurban yang dimulai dari Masjid Al-Ijtihad yang terletak di RT 12, RW 04 Kelurahan Nunbaun Sabu.

Selain itu, dalam setiap acara Walikota Kupang selalu berpesan untuk senantiasa menjaga tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dan terjaga dengan baik antar umat beragama. Wali Kota Kupang juga berharap semua warga Kupang tetap menanamkan rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama sebab Kota Kupang adalah tempat berdiam berbagai suku dan agama. Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama di Kota Kupang. Ajakan tersebut disampaikan Hermanus dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Komitmen dalam memberikan jaminan atas hak-hak dasar masyarakat mendapat apresiasi dari presiden sebagai daerah peduli HAM. Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menerima penghargaan peduli HAM pada tahun 2017. Penghargaan ini diberikan dalam rangka Hari HAM Sedunia ke-69. Tahun 2018, Pemerintah Kota Kupang Kembali mendapat penghargaan sebagai Kota Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).57 Pencapaian yang diraih Kota Kupang tidak terlepas dari tiga indikator kerukunan yang dipegang oleh pemerintah yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang juga selalu mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang. Dengan demikian, peran Pemerintah Kota Kupang cukup signifikan dalam memberi ruang bagi setiap agama untuk mengekspresikan ajarannya di ruang publik.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang relatif cukup homogen berdasarkan demografi agamanya. Terdapat lima agama dan satu keyakinan lainnya yang dianut oleh masyarakat Kota Kupang yaitu Islam sejumlah 10.09% jiwa, Katolik sejumlah 17.05% jiwa, Protestan sejumlah 71.32% jiwa, Hindu sejumlah 1.53% jiwa, Buddha sejumlah 0.01% jiwa, dan keyakinan lainnya sejumlah 0.52% jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Kupang cukup homogen.

Agama Protestan merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Kota Kupang. Sementara itu, di kota ini tidak terdapat pemeluk agama Konghucu, namun terdapat masyarakat yang menganut keyakinan di luar agama dan dikelompokkan pada kategori lainnya. Oleh karena itu, demografi agama di Kota Kupang dapat dikatakan cukup homogen. Meskipun mayoritas penduduk Kota Kupang menganut agama Protestan, namun kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang relatif kondusif. Selain itu, hubungan antar umat beragama juga terlihat harmonis. Hubungan antar umat beragama khususnya pasca peristiwa November 1998 dan kasus pendirian masjid di Batu Plat beberapa tahun yang lalu mengakibatkan tidak lagi timbul konflikantar umat beragama baik yang disebabkan oleh persoalan non agama maupun persoalan agama.

H. Kota Kupang

1. Sekilas Profil Kota Tomohon

Tomohon merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Sulawei Utara. Kota Tomohon berjarak sekitar 23 kilometer dari ibu kota provinsi yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Tomohon didominasi oleh suku bangsa Minahasa yang merupakan suku bangsa yang masih memiliki kebiasaan dan adat istiadat berupa hidup berkelompok dan

mengumpul dalam sebuah lingkungan kecil. Kebiasaan tersebut termanifestasi dalam kondisi masyarakat saat ini yakni lingkungan permukiman menjadi cenderung padat dan bahkan pada kondisi asli tidak memiliki batas yang jelas antara satu rumah dengan yang didominasi oleh suku bangsa Minahasa yang merupakan suku bangsa yang masih memiliki kebiasaan dan adat istiadat berupa hidup berkelompok dan mengumpul dalam sebuah lingkungan kecil. Kebiasaan tersebut termanifestasi dalam kondisi masyarakat saat ini yakni lingkungan permukiman menjadi cenderung padat dan bahkan pada kondisi asli tidak memiliki batas yang jelas antara satu rumah dengan yang lain. Pola pengelompokan berdasar ikatan kekeluargaan dan kekerabatan tampak jelas dalam permukiman.

Tomohon terletak di ketinggian 700 hingga 1.000 meter dari permukaan laut. Hawanya sejuk, berbukit-bukit, dan berlembah. Tanahnya gembur dan sangat cocok ditanami sayur mayur dan tanaman hias. Saat memasuki Kota Tomohon, bunga warna warni tampak ditanam di halaman rumah penduduk. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Tomohon berprofesi sebagai pedagang tanaman hias. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Tomohon diberi julukan kota bunga.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Tomohon mendapat peringkat delapan teratas sebagai kota toleran dari 94 kota di Indonesia. Hal ini mengamini pencapaian Kota Tomohon sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang menerima Harmony Award tahun 2017. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Tomohon adalah daerah yang memiliki toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat baik.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon memuat misi mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika melalu pendidikan yang unggul.Penjelasan misi tersebut adalah memperkuat jati diri dan karakter daerah melalui pendidikan unggul bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama dan memiliki kebanggaan sendiri dalam memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika.

Selain itu, terdapat misi lain yakni mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai, dan bersatu dalam keragaman. Penjelasan misi tersebut adalah memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme, melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil, konsekuen, tidak diskrimatif, dan memihak pada rakyat kecil. Misi tersebut salah satunya hendak diwujudkan dengan cara menjamin kerukunan antar warga yang bersifat gotong royong.

Rencana program dalam RPJMD yang mendukung penguatan dan pemajuan toleransi adalah program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), program pengembangan wawasan kebangsaan, serta program pengembangan nilai budaya.

Selain itu, terdapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda) Kota Tomohon Tahun 2017. Program ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon. Menurut Wali Kota Tomohon, Jimmy F. Eman, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 13 dan 17. Jimmy F. Eman mengatakan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, serta memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini termasuk pula meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, sarana prasarana dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Tomohon

Eksistensi kelompok yang mendukung dan memperkuat semangat toleransi di Kota Tomohon muncul dalam berbagai kegiatan. Beberapa di antaranya yaitu Forum Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kota Tomohon. Kiprah Forum Pelita Kota Tomohon dapat dilihat Ketika mereka menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan. Kemudian pada perayaan Paskah tahun 2018, terdapat kelompok Marching Band dari Pemuda GMIM Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon Satu. Kelompok Marching Band di bawah arahan Penatua Pemuda Rezard Paat ini beranggotakan pemuda dari Orang Muda Katolik (OMK) dan Pemuda Muslim.

Selain itu, pada Agustus 2017 Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara memfalisitasi kegiatan lokakarya dan pengayaan ‘Wacana Agama dan Keberagaman’, dari Indonesian Consortium For Religious Studies (ICRS) yang bekerja sama dengan British Council, di aula kantor Wali Kota Manado.62 Salah satu peserta yang hadir pada acara tersebut adalah Zamroni Khan, penyuluh Agama yang juga ikut mengapresiasi kegiatan tersebut. Zamroni menyumbangkan kontribusi pemikiran dengan memaparkan sejumlah fakta indahnya hidup bertoleransi dan merawat keberagaman di Sulawesi Utara. Selain itu, Zamroni juga menyampaikan apersiasi terhadap upaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Tomohon hingga memperoleh penghargaan Harmony Award.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Tomohon

Tindakan pemerintah Kota Tomohon guna mendukung spirit toleransi patut diapresiasi. Sebagai contoh pada tahun 2017 ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengadakan Dialog Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kecamatan Tomohon Selatan dan Timur di BPU Kelurahan Lansot.63 Pada kesempatan itu, Wali Kota Tomohon melalui Asisten Bidang Kesra mengatakan bahwa salah satu keberhasilan pembangunan non fisik yakni terwujudnya kerukunan umat bersama. Kegiatan tersebut merupakan sebuah hal yang penting guna mempererat dan memantapkan tata hidup toleransi beragama. Ini dapat mendukung suksesnya program pemerintah untuk membangun masyarakat Kota Tomohon yang aman, tertib, sejahtera, rukun dan damai. Kegiatan ini dimaknai sebagai wujud nyata implementasi amanat dan panggilan Tuhan untuk merealisasikan ketaatan serta kesetiaan berdasarkan kasih dalam menciptakan kedamaian di tengah masyarakat.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Tomohon adalah satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang menerima Harmony Award tahun 2017. Hal ini berarti bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Tomohon sangat baik. Wujud nyatanya tampak dari kegiatan buka puasa bersama di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan. Pasalnya, sejumlah pemuda dari Forum Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kota Tomohon turut serta dalam buka puasa bersama di Masjid yang memiliki nilai historis tersebut. Para jamaah pun tampak antusias dengan kehadiran Forum Pelita Kota Tomohon yang dipimpin langsung ketuanya.

Contoh lain tercermin dari peran seorang siswi SMA Kosgoro yang tinggal di Kampung Jawa Kota Tomohon. Kampung Jawa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tomohon Selatan dimana serratus persen penduduknya beragama Islam. Jahima merupakan satu dari sekian siswa muslim yang menjadi minoritas di wilayah mayoritas Kristen.Ia dan juga teman sebayanya, sejak kecil terbiasa hidup berbaur dengan pemeluk agama lain. Terbiasa hidup dalam keragaman. Namun tetap teguh memeluk (dan menjalankan ritual) agama Islam.

Jahima mengungkapkan pernah menjadi juara pertama lomba baca al-Qur’an tingkat daerah ketika SMP. Ketika mengikuti lomba tersebut, ia tak hanya didukung oleh keluarga dan masyarakat Kampung Jawa yang muslim. Tapi juga oleh teman-teman dan guru yang notabene Kristiani. Salah satu timbal balik dari hubungan harmonis tersebut Jahima tak pernah ragu untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani baik kepada masyarakat maupun warga sekolahnya.

I. Kota Binjai

1. Sekilas Profil Kota Binjai

Binjai atau terkenal dengan sebutan kota rambutan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota Binjai terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat. Kota ini memiliki 37 kelurahan dengan luas 90,23 Km2 66. Binjai terkenal sebagai kota dagang karena berada dalam jalur strategis dan jalur lintas sumatera. Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Binjai tercatat sebagai kota toleran dalam peringkat sembilan teratas dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Binjai tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan indeks toleransi tertinggi pada tahun 2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Binjai

Pemerintah Kota Binjai sebagai pelaksana dan pengatur kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga toleransi di wilayahnya dan menjaga toleransi antar golongan di wilayahnya dengan memfokuskan rencana pembangunan wilayah dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan menjaga toleransi dan mewujudkan kerukunan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tidak mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif baik dari sisi agama, ras, etnis, suku, maupun gender.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Binjai

Masyarakat Binjai yang beragam etnis dan agama memiliki suatu forum yang melekatkan mereka yaitu MABMI dan FKPAE/FKUB. Keberadaan Lembaga ini memiliki ruang yang luas untuk bersuara dan berekspresi dengan menyosialisasikan kerukunan di lingkungan masyarakat untuk saling menghormati antar masyarakat meskipun berbeda agama, suku, ras, etnis, maupun golongan.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Binjai

Pemerintah Kota Banjai terlibat aktif dalam kegiatan menjaga kerukunan di wilayahnya seperti menghadiri kegiatan keagamaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok etnis diwilayah Binjai. Hal ini juga ditunjukkan dari tindakan pemerintah yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat dari berbagai golongan untuk melaksanakan perayaan hari besar agama maupun kegiatan keagamaan dalam rangka menciptakan kerukunan dan rasa adil terhadap masyarakat. Keterbukaan dalam melakukan dialog dengan berbagai golongan juga dicontohkan oleh Pemerintah Kota Binjai.

Selain itu, pemerintah juga terbuka terhadap saran yang diberikan dari berbagai golongan dan selalu berpesan agar tidak terprovokasi oleh isu agama untuk merawat kebhinekaan secara bersama-sama68. Hal yang lain adalah pernyataan bahwa sectarian harus hilang di Kota Binjai 69. Selain itu, pemerintah juga mengadakan dialog antar etnis dan agama yang diakomodasi melalui forum lintas etnis dan agama bekerja sama dengan polisi. Hal ini menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat dan pemerintah turut bekerja sama menciptakan kerukunan Kota Binjai.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Lima agama yang dianut masyarakat Kota Binjai antara lain Islam sejumlah 84,67 %, Katolik sejumlah 1,15 %, Protestan sejumlah 7,86 %, Hindu sejumlah 0,29 %, Buddha sejumlah 6,03 %. Sementara itu, di luar agama tersebut tidak terdapat penduduk yang menganut keyakinan lainnya di luar agama. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Binjai cukup heterogen yang ditandai dengan keberagaman keyakinan yang dianut masyarakat. Meskipun Islam merupakan agamayang paling banyak dianut oleh masyarakat, namun pemeluk agama non Islam di kota ini cukup beragam meski secara kuantitas jumlahnya relatif sedikit. Dengan demikian, demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Binjai bersifat heterogen.

Berdasarkan sejarahnya di Kota Binjai tidak pernah terjadi konflik antar etnis. Kota Binjai menjadi salah satu kota yang damai dan toleran di Sumatra Utara karena warganya yang heterogen dapat hidup dengan rukun, tentram, damai, dan sejahtera sehingga kota ini menjadi salah satu dari 10 kota toleran di Indonesia. Untuk menjaga kerukunan antar etnis dan agama, Pemkot Binjai melaksanakan doa bersama memperingati HUT Kota Binjai ke 145 tahun. Pada kesempatan itu, masing-masing tokoh etnis dan agama menyampaikan apresiasi dan harapannya atas peringatan Hari Ulang Tahun Kota Binjai yang ke 145 tahun dan mengharapkan mempererat hubungan antar umat beragama di Kota Binjai. Toleransi antar agama harus ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama. Kehidupan warga Binjai yang rukun dan menjunjung nilai toleransi juga dikatakan Wali Kota Binjai HM Idaham dalam acara perayaan Natal bahwa kehidupan warga Binjai tetap menjunjung toleransi, kebersamaan yang tinggi, dan saling menghargai. Hal ini menjadi modal besar dalam mendukung pembangunan Kota Binjai.

J. Kota Surabaya

1. Sekilas Profil Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak di pantai utara Jawa Timur. Dengan demikian Surabaya menghadap ke arah laut Jawa sekaligus selat Madura. Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jakarta. Luas wilayahnya kurang lebih 350, 54 kilometer persegi. Surabaya adalah pelabuhan utama dan pusat perdagangan komersial di wilayah timur Indonesia, dan sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Kota Surabaya menjadi kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Bersama dengan Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo Mojokerto, dan Jombang, wilayah tersebut menjadi satu kesatuan yang bernama Gerbang Kertosusilo.

Pada tahun 2018, Kota Surabaya memperoleh Lee Kwan Yew World City Prize. Dengan penghargaan ini Surabaya bisa desejajarkan dengan kota-kota lain di dunia, seperti Kazan di Rusia, Hamburg di Jerman, dan Tokyo di Jepang, yang juga mendapat penghargaan yang sama tahun 2018. Selain itu, penghargaan internasional yang diraih Surabaya pada 2018 adalah ASEAN Tourism Forum dan OpenGov Asia Recognition of Excellence. Pada tingkat nasional, Surabaya mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan karena Pemerintak Kota Surabaya berhasil mewujudkan pembangunan taman serta taman bermain dan fasilitas publik untuk anak-anak.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Surabaya berada pada peringkat sepuluh besar kota dengan indeks toleransi tertinggi. Lebih tepatnya, Surabaya tercatat berada di peringkat sepuluh teratas dari 94 kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan pencapaian Surabaya sebagai kota dengan semangat toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat baik.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya terdapatl visi Kota Surabaya yaitu “Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”. Salah satu pokok visinya yakni Sentosa. Misi dari visi tersebut antara lain memelihara keamanan dan ketertiban umum yang lebih lanjut dirumuskan sebagai upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Strategi yang diambil khususnya terkait sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama adalah meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat. Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut.

a. Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat

b. Peningkatan kerjasama dan pengendalian dibidang keamanan

c. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang

d. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama

e. Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan

f. Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing

g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang baru saja disahkan.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Surabaya

Keberadaan kelompok-kelompok yang menyokong spirit toleransi menjadi salah satu faktor penentu bagi sebuah daerah. Salah satu kelompok dimaksud adalah Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia (YIPCI) Regional Jawa Timur. Kelompok ini menjadi inisiator Deklarasi Pemuda Damai Se-Jawa Timur, bersama organisasiorganisasi pemuda se-Jawa Timur yang bertempat di Taman Bungkul Surabaya, pada tahun 2017.73 Muzayana selaku panitia dari YIPC menuturkan, dari tahun ketahun angka intoleransi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal itu menjadi kegelisahan tersendiri bagi YIPC sebagai komunitas erdamaian. YIPC menginisiasi deklarasi ini untuk memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada tanggal 16 November. Mereka mengajak semua elemen pemuda dan masyarakat Jawa Timur untuk terus mengampanyekan toleransi dan menolak semua bentuk intoleransi.

Terdapat tiga poin dari deklarasi ini. Pertama, berperan aktif memperjuangkan penghormatan pada ke-Bhinneka-an Indonesia dan merayakan keberagaman sebagai rahmat Allah yang besar bagi Indonesia. Kedua, menolak semua tindakan intoleransi atas nama apapun di Indonesia. Ketiga, menolak semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki komitmen kuat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di kotanya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah mengumpulkan guru agama SD dan SMP se-Surabaya di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim Surabaya pada bulan Mei tahun 2018. Pada kesempatan itu, Risma meminta kepada guru-guru agama untuk menambahkan dan menggenjot pembelajaran rasa toleransi antar sesama terutama di sekolah.

Pada kesempatan lain di bulan dan tahun yang sama, Risma membagikan buku sejarah nabi dan rasul kepada anak-anak saat berbuka puasa Bersama 1000 anak yatim di Ballroom Hotel Mercure. Menurut Risma, Rasulullah SAW selalu mengajarkan toleransi dan berbuat baik dengan sesame manusia. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan manusia untuk bekerja keras. 75 Keteguhan Risma untuk memperkokoh semangat toleransi terwujud pasca ledakan bom di tiga gereja di Surabaya. Risma mengutuk keras aksi pengeboman yang dilakukan satu keluarga itu.

Selain Tri Rismaharini, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan FKUB untuk menjaga sekaligus meningkatkan kerukunan antar beragama serta menjaga kondusivitas kehidupan umat beragama di Surabaya. FKUB bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya, mengadakan kegiatan seminar tentang kerukunan umat beragama dan kegiatan kemah pemuda lintas agama. Untuk kegiatan anak muda, penting mengumpulkan anak muda untuk memberikan informasi serta penanaman kepada anak muda bahwa kebhinekaan harus dijaga. Chalimi juga menyampaikan bahwa Surabaya sudah menjalankan 3 kerukunan umat beragama atau biasa disebut Tri Kerukunan Umat beragama. Pertama, rukun sesama umat beragama, rukun antar umat beragama dan rukun umat beragama dengan pemerintah.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralism budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas Kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain. Hal ini dapat diidentifikasi pada kegiatan dihari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 saat sekitar 1.700 orang dari lintas agama berkumpul di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Diponegoro. Pada saat itu tengah dilangsungkan ngabuburit yang menjadi ajang untuk merajut Kembali toleransi antar umat beragama pasca ledakan bom di tiga gereja di Surabaya. Selain sama-sama menanti bedug magrib plus menikmati sajian yang tersedia, tentu saja acara ini menjadi momentum yang paling pas untuk menunjukkan bahwa warga Surabaya amat cinta damai dan mengusung tinggi semangat toleransi.