10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi 2017

10 Kota Teratas dengan Skor Toleransi Tertinggi

 

No

Kota

Skor

1

Manado

5,90

2

Pematang Siantar

5,90

3

Salatiga

5,90

4

Singkawang

5,90

5

Tual

5,90

6

Binjai

5,80

7

Kotamobagu

5,80

8

Palu

5,80

9

Tebing Tinggi

5,80

10

Surakarta

5,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa 10 kota dengan nilai toleransi tertinggi memiliki skor di atas 5 dalam skala 1-7. Kota dengan nomer urut 1-5 memiliki skor yang sama, demkian halnya dengan kota dengan nomor urut 6-9. Hal ini terjadi mengingat penilaian didasarkan pada hasil scoring berdasarkan pembacaan dokumen sebagaidata penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian dinilai dengan skala Likert. Dengan skala scoring yang terbatas 1-7, maka kesamaan skor akhir sangat dimungkinkan. Untuk itu, SETARA Institute tidak mengartikan bahwa Manado berada pada posisi 1 sebagai kota paling toleran disebabkan terdapat 4 kota yang memiliki nilai yang sama. Tabel di atas menunjukkan dan dapat dibaca terdapat 5 kota dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Dibandingkan dengan data Indeks Kota Toleran Tahun 2015, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kota dengan skor tertinggi. Sepuluh kota sebagaimana pada tabel 2 di atas sesungguhnya merupakan kota-kota yang pada tahun sebelumnya berada pada kluster 1 kota-kota dengan skor toleransi tinggi.

Berikut narasi singkat kota-kota dengan skor toleransi tertinggi pada Indeks Kota Toleran tahun ini:

1. Manado

Kota Manado di Sulawesi Utara layak menjadi contoh bekerjanya toleransi antar umat beragama. Meskipun mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, namun agama lain seperti Katolik, Islam, Konghucu, Buddha, dan Yahudi, hidup tenang secara berdampingan. Dari segi demografi agama, menunjukkan prosentase sebagai berikut.Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan sebesar 61.08%, Islam 27.53%, Katolik 7.77%, Buddha 3.02%, Hindu 0.48%, dan Konghucu 0.10%. Di luar itu pemeluk agama Yahudi juga memilih untuk bertempat tinggal dan berhimpun sebagai komunitas keagamaan di kota ini.

Dalam membangun toleransi, dukungan, peran serta pemerintah daerahsangat kuat dan intensif.Dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, ManadomembentukBadan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang secara aktif mempersatukan pemuka-pemuka agama untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga terbentuklah ikatan kekerabatan yang harmonis antar pemuka-pemuka agama yang juga ikut mempengaruhi masing-masing individu masyarakat pemeluk agama tersebut.

Dalam RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021 dituliskan bahwa visi dari Kota Manado yaitu Manado Kota Cerdas 2021. Program Smart City sebagai infrastruktur dan sistem pengendali, akan mengawal pencapaian Visi melalui pelaksanaan 6 (enam) Misi yang tersimpul ke dalam 6 (enam) kata-kata kunci sebagai singkatan CERDAS yaitu : C (Cendekia); E (Ekowisata); R (Religius); D (Daya Saing); A (Aman nyaman); Salah satu misi dari Kota Manado dalam hal toleransi yaitu Membangun Masyarakat Kota yang Semakin “Religius” dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi dan meningkatkan kehidupan beriman masyarakat Kota Manado sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Atas keberhasilannya membangun kondisi kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Manado, Walikota Manado DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA pada tanggal 16 Maret 2017 diundang secara khusus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Republik Indonesia untuk mempresentasikan keberhasilan Kota Manado dalam menjaga toleransi antar pemeluk agama, dalam acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang dilaksanakan di Balai Kartini Jakarta. Pemerintah Kota Manado didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) juga telah merencanakan untuk membangun Taman Religi tanpa membongkar masjid yang ada, karena akan dibangun rumah-rumah ibadah lainnya yakni seperti gereja, pura, vihara.

Banyak kalangan, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan, menilai bahwa provinsi ini pantas untuk menjadi model ideal dalam hal merawat kemajemukan karena di Sulawesi Utara menjadikan konsensus kebangsaan menjadi perilaku kehidupan sehari-hari yang menghargai perbedaan. Konsesus itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya prejudice.

Terkait dengan variabel studi IKT ini, tidak ada satu pun peristiwa dan tindakan yang terjadi di Manado dalam setahun terakhir. Di samping itu, tidak ada kebijakan diskriminatif yang memberikan ruang politico-legal bagi diskriminasi dan intoleransi di Ibukota Sulawesi Utara berdasarkan agama/keyakinan.

2. Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua setelah Medan. Karena letak Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 247.411 jiwa (2015), dimana Laki-laki berjumlah 120.597 jiwa dan perempuan 126.814 jiwa. Penduduk di kota siantar umumnya adalah suku Batak Simalungun, Batak Toba, Suku Jawa dan sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya. Kota Pematangsiantar menjadi salah satu kota yang toleran karena demografi agama di kota ini cukup baik dengan jumlah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 51.25% (Kristen Protestan 46.54% dan Katolik 4.71%) dari 247.411 jiwa penduduk. Selain itu agama Islam juga banyak dianut yakni mencapai 43.90%. Selebihnya agama Buddha 4.36%, Konghucu 0.01% dan Hindu 0.11% (Data BPS Sensus 2015).

Secara historis dan geografis Pematang Siantar berada di wilayah Simalungun, namun sosial budaya lokal disana tidak didominasi oleh budaya Simalungun saja, tapi sudah bercampur dengan budaya dari daerah lain. Kemajemukan yang ada tidak menghalangi interaksi sosial antar masyarakat meski berbeda etnis dan agama antara satu penduduk dengan penduduk lainnya.

Masyarakat Kota Pematangsiantar pluralis dan tidak ada etnis atau sosial budaya yang dominan. Sarana ibadah yang berdekatan tidak menganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, bahkan cenderung saling mendukung dan menjaga keharmonisan yang sudah terbina dengan baik. Terbukti melalui pelaksanaan perayaan keagamaan dan kebudayaan yang terlaksana dengan baik yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat. Keberagaman agama dan sosial budaya tersebut mutlak dipertimbangkan dalam merumuskan berbagai program pembangunan dalam  memelihara ketentraman dan ketertiban umum lintas agama dan lintas etnis. Jumlah tempat ibadah di kota ini sebagai berikut: 1) masjid = 116; 2) Langgar = 31; 3) Gereja= 124; 4) Kuil= 1; 5) Vihara= 5.                                                                                                                                                                     

Tidak pernah muncul kepermukaan konflik vertikal dan horizontal yang bernuansa SARA. Terbinanya kerukunan antar dan inter umat beragama, antar suku dengan   pemerintah. Situasi politik di Kota Pematangsiantar yang cukup kondusif, partai politik dan ormas cukup tanggap dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan kontituennya. Dalam RPJPD nya, Kota Pematangsiantar memiliki beberapa rencana kebijakan yaitu:

a. Mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama.

b. Politisasi terhadap agama penting untuk dihindari guna menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama.

c. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi yang menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan spiritual.

d. Nilai religi dan kesejarahan kota dibangun dengan cara (a) pendayagunaan warisan kearifan budaya dan bangunan bersejarah; (b) peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama; (c) peningkatan pemahaman warga kota terhadap nilai pluralisme.

e. Mempertahankan dan melestarikan keragaman agama dan budaya kota yang menampilkan orchestra keragaman agama dan budaya.

Terkait dengan variabel studi IKT tahun 2017 ini, angka peristiwa dan tindakan yang terjadi di Manado dan dicatat oleh SETARA Institute di Manado dalam setahun terakhir adalah nol (0). Selain itu, juga tidak ada kebijakan diskriminatif yang memberikan ruang politiko-legal bagi diskriminasi dan intoleransi di Ibukota Sulawesi Utara berdasarkan agama/keyakinan.

3. Salatiga

Menurut data 2015, Islam adalah agama terbesar di Salatiga (78%), diikuti Protestan (16%) dan Katolik (5%). Agama lain (Buddhisme, Hindu, Kong Hu Cu dan aliran kepercayaan) hanya mencakup kurang dari 1% dari jumlah penduduk. Salatiga terkenal akan toleransi agamanya dan merupakan salah satu dari sedikit kota di Jawa untuk mengadakan perayaan dan festival Natal di luar ruangan. Visi Kota Salatiga pada RPJMD Tahun 2011-2016 yaitu “Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“. Mandiri disini yaitu Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan. Disamping visi, terdapat juga beberapa misi dari RPJMD Kota Salatiga. Salah satunya yaitu misi ke 6 “Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan”. Beberapa tujuan dari misi tersebut antara lain:   

  1. a. Meningkatnya kerukunan antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, suku dan etnis.

b. Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama, suku dan etnis.

c. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka saling menghormati dengan semangat kekeluargaan.

d. Optimalisasi fungsi lembaga religi dalam mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. 

Salatiga terkenal dengan toleransi agamanya dan merupakan salah satu dari sedikit kota di Jawa yang mengadakan perayaan dan festival Natal di luar ruangan secara terbuka tanpa resistensi. Sebelum pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama pada 2006, di Salatiga sudah terbentuk Majelis Pemuka Agama Salatiga (Majelis Puasa), pada 2002. minim isu RAS yang menyebabkan konflik, banyak event yang mengangkat isu-isu budaya. Pada saat acara-acara besar seperti Natal, para pemuda Masjid Agung Darul Amal yang berdekatan dengan lapangan pun turut membantu kelancaran ibadah Natal dengan mengatur masuknya kendaraan dan mengatur para warga yang akan mengikuti ibadah. Setelah itu para pemuda masjid akan menyalami dan mengucapkan hari Natal kepada umat Kristiani.

Dalam catatan SETARA Institute, tidak ada kebijakan diskriminatif yang menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka. Salah satu konsekuensinya, tidak ada peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terekam dalam catatan riset SETARA Institute mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dalam setahun terakhir.

4. Singkawang

Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut: Islam 100.334 orang;  Kristen  9.720 orang; Katolik 14.867 orang; Hindu39 orang; Buddha 55.365 orang; dan Khonghucu5.005 orang. Jumlah total 186.462 umat (Berdasar data Sensus Penduduk, 2010).

Visi pada RPJMD Kota Singkawang yaitu “Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro Industri”. Disamping terdapat visi, juga terdapat beberapa misi. Salah satu misinya adalah mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan memiliki kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin membuat Kota Singkawang menjadi kota yang aman untuk berinteraksi sosial antar masyarakat.

Hal menarik pertama dari Kota Singkawang adalah kerukunan antar umat beragama. Kota ini memiliki toleransi beragama yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk berasal dari rumpun Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Bentuk kerukunan beragama bisa dilihat dari bangunan Vihara Tri Dharma Bumi Raya dan Masjid Raya Kota Singkawang yang dibangun saling bertetangga. Selain itu, toleransi antara umat beragama bisa pula Anda saksikan dalam perayaan Cap Go Meh. Dimana panitia dan penonton tidak hanya berasal dari rumpun Tionghoa saja. Perayaan Cap Go Meh sendiri rutin digelar setiap hari ke-15 dalam kalender Cina. Acara diawali dengan pawai lampion dan pemberkatan bagi mereka yang dirasuki dewa atau roh leluhur (tatung) di vihara. Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen terus mempertahankan kerukunan umat beragama di kota yang dikenal sangat multi etnis, salah satunya dengan menggelar pameran multi etnis Singkawang 2016 yang diikuti oleh 15 paguyuban yang ada di Kota Singkawang (Antara News, 20/05/2016). Tujuan digelarnya kegiatan ini, dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta menjaga keamanan.

Untuk mencegah terjadinya Konflik SARA, Warga Singkawang mendeklarasikan kebinnekaan seperti yang dilaksanakan pada 17 Mei 2017. Deklarasi Kebhinnekaan Cinta Damai yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Singkawang. Kegiatan-kegiatan serupa ini juga dilaksanakan di Kota ini. Melalui kegiatan seperti itu, diharapkan dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Singkawang.

Deklarasi seperti di atas diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang, di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang. Adapun, kebhinnekaan cinta damai yang dideklarasikan warga Singkawang berbunyi: Pertama, mengamankan dan mengamalkan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, menghentikan semua bentuk konflik perselisihan, fitnah dan hasutan. Ketiga, saling menghormati dan menghargai serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat guna terwujudnya kerukunan dan kedamaian. Keempat, menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kelima, membangun komitmen bersama dalam menangkal dan melawan setiap bentuk provokasi serta upaya memecah belah persatuan. Tingginya tingkat toleransi di Kota Singkawang tidak lepas dari peran serta dan kerjasama antar elemen di Kota Singkawang. Salah satunya yaitu dukungan langsung dari Walikota Singkawang dimana, ia mengungkapkan bahwa demi menjaga toleransi keberagaman di Kota Singkawang, maka setiap ada permasalahan, segera diselesaikan agar tak membesar.

Seperti tiga kota yang dibahas sebelumnya, dalam catatan SETARA Institute tidak ada catatan negatif mengenai peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di kota ini. Kondisi kondusif ini distimulasi oleh, antara lain dan yang paling utama, tidak adanya kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah kota terutama dalam setahun terakhir.

5. Tual

Kota Tual merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku. Berdasarkan data Sensus Penduduk pada tahun 2010 ditemukan bahwa prosentase pemeluk agama di Kota Tual yaitu Islam 43,511 orang; Kristen  10,939 orang; Katolik  3,363  orang; Hindu 49 orang; Budha 6 orang; Khonghucu  0 orang. Dalam RPJMD Tahun 2013-2018, Kota Tual memiliki beberapa misi. Salah satunya yaitu mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya.  Pembangunan bidang  keagamaan diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonisasi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menganggarkan beberapa program dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2013-2018. Beberapa program tersebut antara lain yaitu program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan program pengembangan wawasan kebangsaan.

Ketika dibeberapa daerah terjadi kasus sengketa pembangunan tempat ibadah, Kota Tual ini patut untuk menjadi salah satu kota toleran di Indonesia. Sebab, di Kota Tual ini pembangunan (renovasi) Masjid Raya Al-Huriyah Kota Tual, Maluku dilakukan secara bersama-sama oleh umat Islam dan umat Kristen di Kota Tual. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Kota Tual sekaligus Walikota Tual, Muhammad Mahmud Tamher menyatakan persekutuan antarumat beragama di Kota Tual sangat erat. Tidak hanya dalam pembangunan masjid, pembangunan gereja dan prasarana agama lainnya pun selalu dikerjakan masyarakat secara bersama-sama.

Selain itu, sikap toleransi juga tercerminkan dalam acara pesta paduan suara gerejani (Pesparani I) tingkat Kota Tual tahun 2011, J. B. Renwarin, S.Sos dalam laporannya pada acara pembukaan Pesparani I Kota Tual yang berlangsung di Lapangan Lodar El Tual, selasa malam (21/6 /2011) mengaku, pelaksanaan Pesparani dapat terselenggara, karena bantuan berbagai pihak, dimana dukungan dan perhatian yang sangat luar biasa datang dari basudara umat Muslim Kota Tual yang rela meluangkan waktu, tenaga bahkan biaya guna menyukseskan pelaksanaan Pesparani tersebut.

6. Binjai

Secara demografi, Kota Binjai terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 209,426 orang; Kristen 19,396 orang; Katolik 2,004 orang; Hindu 630 orang; Buddha 13,391 orang; Konghucu 182 orang; Jumlah 246,154 orang (Data sensus penduduk 2010). Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2016 - 2021 :" terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju binjai yang sejahtera "Misi, meningkatkan kualitas standar hidup (smart living) dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. Untuk mendukung terciptanya rasa toleransi dan menjaga kerukunan antar etnis dan agama di masyarakat Kota Binjai, Pemkot Binjai melaksanakan doa bersama di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota. Kegiatan ini pun menjadi kegiatan terakhir dalam rangka peringatan HUT Kota Binjai ke 145 tahun, Jumat (19/5/2017). Kota Binjai dihuni oleh masyarakat multikultural dengan berbagai suku, etnis, dan agama. Keberagaman ini merupakan potensi besar untuk memajukan kota. Pemerintah Kota Binjai menyadari betul potensi ini, sehingga kehidupan keberagaman harus dikelola secara baik untuk menciptakan kedamaian dalam perbedaan.

Pemerintah Kota Binjai terlibat aktif dalam pendirian tempat peribadatan bagi kelompok agama minoritas, seperti dalam pembangunan Kuil Shri Shiwan Kota Binjai di Kelurahan Timbang Langkat kecamatan Binjai Timur. Dalam peresmian kuil tersebut, Wali Kota Binjai mengajak umat Hindu untuk menjaga dan memelihara kesucian Kuil Shri Shivan. Walikota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Binjai tidak mengenal kaum mayoritas dan minoritas. Mayoritas dan minoritas tidak perlu diperbincangkan. Yang paling penting, dalam kehidupan beragama semua sama mendapatkan hak dan kewajiban khususnya untuk memperoleh peribadatan. Semua bersama-sama secara bergotong-royong untuk membangun kota Binjai. 

Dalam catatan SETARA Institute, Kota ini tidak memiliki kebijakan diskriminatif, termasuk dalam satu tahun terakhir. Sebagai implikasi dari tidak adanya kendala politiko-legal tersebut, tidak ada peristiwa dan tindakan kebebasan dan berkeyakinan yang signifikan dalam setahun terakhir.

7. Kotamobagu

Secara demografis, Kota Kotamobagu terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 90,474 orang; Kristen 14,959 orang; Katolik 1,163 orang; Hindu 431 orang; Buddha 164 orang; Konghucu 6 orang; Jumlah 107,459 orang (Data sensus penduduk 2010). Mesjid berjumlah 101 buah, gereja Protestan 25 buah, Gereja Katolik 2 buah, Pura dan Vihara masing-masing 1 buah. Etik Bolmong mencapai 67,11%, diikuti etnik Minahasa 13,49%, Gorontalo 5,95%, Sangir 3,01%  dan Jawa 2,44Vo. Kerukunan hidup sosial maupun antarumat beragama di Kota Kotamobagu berjalan dan terbina dengan baik. Dari segi RPJMD, Pemerintah Kota Kotamobagu secara tertulis telah merencanakan beberapa kegiatan guna meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama di Kotamobagu. Beebrapa rencana tersebut antara lain yaitu:

a. Memfasilitasi pembinaan iman dan konseling oleh pemimpin-pemimpin umat beragama kepada instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga fungsional, sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah, baik secara langsung maupun melalui media massa.

b. Melaksanakan pembinaan nifai-nitai keagamaan kepada warga masyarakat dalam rangka perayaan hari-hari raya keagamaan.

c. Memberi bantuan perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana peribadatan.

d. Memfasilitasi pelaksanaan dialog, seminar atau diskusi untuk peningkatan hubungan kerjasama antar umat beragama.

e. Membentuk forum-forum komunikasi atau forum kerjasama antar umat beragama sampai pada tingkat desa/kelurahan.

f. Melaksanakan kampanye kerukunan antar umat beragama kepada semua lapisan masyarakat.

g. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan baik dalam skala daerah, nasional, regional bahkan internasional.

h. Melakukan penguatan kelembagaan Forum Kerjasama Antar Umat Beragama (FKUB Kota Kotamobagu) daram menjalankan fungsi dan perannya.

i. Pelatihan/penyuruhan peranan gender untuk membangun kesadaran bagi perempuan dan laki-laki melalui organisasi masyarakat dan keagamaan.

Konsen pemerintah kota mengenai toleransi dan inklusi sosial keagamaan di Kotamubagu juga in line dengan praktik toleransi dalam ranah sosial kemasyarakatan. Toleransi dan kerukunan umat beragama di Kotamobagu menjadi semakin mencolok dalam perayaan hari-hari besar keagamaan. Dalam selebrasi keagamaan tersebut, pemuda lintas agama selalu ambil bagian untuk menjaga keamanan umat yang sedang beribadah. Seperti Hari Raya Idul Adha 1 September 2017 yang lalu. Orang Muda Katolik, Pemuda Advent dan Pemuda Hindu Dharma ikut ambil bagian bersama aparat keamanan dan pemerintah berjaga-jaga di lokasi pelaksanaan salat agar penyelenggaraan peribadatan Umat Islam berjalan lancar dan kondusif.

Dalam catatan SETARA Institute, tidak ada restriksi legal dalam mengimplementasikan hak konstitusional seluruh warga untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Implikasi lebih lanjut, tidak ada kasus yang dapat dicatat sebagai peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam setahun terakhir.

8. Palu

Secara demografis, Kota Palu terdiri atas beberapa agama dengan jumlah pemeluk sebagai berikut Islam 288,126 orang; Kristen 38,569 orang; Katolik 2,563 orang; Hindu 3,756 orang; Buddha 1,484 orang; Konghucu 30 orang; Jumlah 336,532 orang (Data sensus penduduk 2010). Dari segi RPJMD, terdapat poin dari 6 poin visi Kota Palu yang patut dicatat sebagai “deklarasi” bagi pembangunan toleransi di kota itu, yaitu:1) Menjadikan Kota Palu sebagai kota yang harmoni dalam keberagaman, dan 2) Menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan antara sesama umat beragama, antar etnis dan antar budaya.

Selain itu, terdapat beberapa rencana kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu sebagai turunan dari visi di atas, antara lain:

a. Peningkatan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (Iman) bagi pemeluk agama di Kota Palu.

b. Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial akan menjadi prioritas utama untuk membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang dicerminkan dari meningkatnya kerukunan umat beragama meliputi kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

d. Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan agama dan budaya.

e. Pembinaan, penguatan dan pengembangan peran lembaga agama dan lembaga adat dalam tata kehidupan sosial.

f. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mendorong peran swadaya masyarakat.

Dalam catatan SETARA Institute, pemerintah kota Palu juga memiliki prakarsa aktif untuk membina dan mengimplementasikan toleransi dalam bentuk equal treatment bagi seluruh warga kota. Sejalan dengan itu, tidak ada peristiwa dan tindakan pelanggaran yang terekam di kota ini dalam setahun terakhir.

9. Tebingtinggi

Secara demografis, tingkat keberagaman identitas keagamaan di Tebingtinggi termasuk tinggi. Berdasarkan data sensus penduduk 2010, persentase pemeluk agama di Kota Tebingtinggi adalah sebagai berikut; Islam 113.344 orang; Kristen 18.689 orang; Katolik 1.327 orang; Hindu 217 orang; Buddha 10.313 orang; Konghucu 70 orang  dengan jumlah total 145,248 orang.

Kota Tebingtinggi memiliki visi Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dalam Kebhinekaan.”Visi keadilan dalam kebinnekaankota tersebut ditunjukkan melalui terwujudnya kerukunan antar dan internal umat beragama. Hal itu merupakan pengejawantahan sub dari visi ini yang mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kota Tebingtinggi tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.

Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dibaca oleh pemerintah Kota Tebingtinggisebagai keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk agama/kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas/ mengamalkan ajaran agama/kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar/inter agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun aktivitas rutin agama lainnya.

Terwujudnya kehidupan beragama disadari betul pemerintah kota sebagai katalisator pembangunan. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, bermoral, beretika, beradab serta berdata saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, antara lain ditunjukkan  oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesadaran perikehidupan majemuk.

Sasaran pembangunan kota Tebingtinggi jangka menengah tahun 2011-2016 yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan adalah Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmoni dalam keberagaman. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama; perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan melalui pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta penelitian dan pengembangan agama”.

Penguatan lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan melalui pembinaan kekuatan rakyat dan perlindungan masyarakat; Pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat dan peningkatan rasa persatuan bangsa dalam NKRI yang didukung iklim kehidupan beragama yang kondusif. Mendorong dinamika kehidupan etnik, seni, budaya dan agama, serta dilandasi nilai-nilai hukum. menjembatani keharmonisan yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.

Agama mayoritas di Tebingtinggi adalahIslam dan suku mayoritas suku Melayu. Dalam catatan SETARA Institute, sampai saat ini belum pernah terjadi bentrokan-bentrokan yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan agama tersebut. Masyarakat Tebing Tinggi sangat menjunjung kebersamaan didalam masyarakat, dan juga menjaga kebersamaan tersebut agar tetap terpelihara dengan baik. Pemerintah kota, dalam catatan SETARA, juga tidak mengeluarkan kebijakan restriktif yang dapat merusak suasana kondusif di Kota Tual.

10. Surakarta 

Secara demografis, Kota Surakarta terdiri atas keragaman identitas keagamaan yang tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan agama mereka dapat digambarkan sebagai berikut; Islam 393.375 orang; Kristen 68.844 orang; Katolik 33.014 orang; Hindu 364 orang; Buddha 1.208 orang; dan Konghucu 151 orang. Jumlah total 499,337 orang (Data sensus penduduk, 2010).

Dari segi RPJMD, Kota Surakarta memiliki visi dan beberapa rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut. Visi Kota Surakarta sendiri yaitu  Terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Sejahtera disini mencakup 2, lahir dan batin. Sejahtera batin berarti ketentraman, keamanan, kenyamanan secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.

Disamping visi, terdapat pula misi dari Pemerintah Kota Surakarta yaitu Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan. Mapan disini bermakna mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga merencanakan beberapa program seperti:

a. Meningkatkan kualitas sarana dan kegiatan keagamaan.

b. Program pengelolaan keragaman budaya

c. Program pengembangan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dalam catatan SETARA dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kebijakan restriktif yang mendiskriminasi entitas-entitas keagamaan. Hanya saja Surakarta termasuk Kota yang memiliki kerentanan terhadap terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Namun demikian, sepanjang tahun ini Pemerintah Kota Surakarta memiliki keunggulan dalam parameter pernyataan dan tindakan nyata dalam merespons setiap situasi minor bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. Yang terbaru, pemerintah kota Surakarta melakukan tindakan tegas dengan pemidaan oknum-oknum dari kelompok-kelompok intoleran yang melakukan razia-razia ilegal atas nama kesucian bulan Ramadhan.

Selain 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, dapat pula direduksi 10 kota dengan skor toleransi terendah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

10 Kota Terbawah dengan Skor Toleransi Terendah

 

No

Kota

Skor

1

DKI Jakarta

2,30

2

Banda Aceh

2,90

3

Bogor

3,05

4

Cilegon

3,20

5

Depok

3,30

6

Yogyakarta

3,40

7

Banjarmasin

3,55

8

Makassar

3,65

9

Padang

3,75

10

Mataram

3,78

 

Dari Tabel di atas terlihat bahwa 10 kota dengan nilai toleransi terendah memiliki skor di bawah 4 dalam skala 1-7. Tabel tersebut dapat dibaca bahwa kota-kota tersebut rata-rata memiliki skor rendah dalam 6 indikatornya, sebagaimana diulas dalam kerangka metodologis studi ini pada bab awal.

Jika disandingkan dengan data IKT tahun 2015, maka terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017. Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta dan Bekasi. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah). Hal itu disebabkan oleh penguatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan di DKI menjelang, saat, dan setelah Pilkada 2017  Sedangkan Bekasi melompat dari peringkat kedua terendah pada 2015 ke peringkat 53 pada tahun 2017. Hal itu antara lain didorong oleh semakin positifnya standing position, pernyatan, serta tindakan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.