Kerangka Metodologis

Pengukuran toleransi sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga studi di dunia, baik yang berfokus pada toleransi, kebebasan beragama/ berkeyakinan, maupun yang mengukur toleransi sebagai bagian dari prinsip yang melekat pada studi demokrasi. Beberapa diantaranya adalah Freedom House (Amerika), PEW Forum, dan Religous Freedom Report Kementerian Luar Negeri Amerika. Di Indonesia, sudah beberapa tahun terakhir juga disusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Bappenas yang di dalamnya memasukkan kebebasan beragama sebagai variabel/ indikator pengukuran indeks. Dari 4 variabel kebebasan sipil dalam IDI misalnya, kebebasan beragama/ berkeyakinan diturunkan menjadi 3 indikator: aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan ancaman kekerasan masyarakat.

Secara lebih spesifik, Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama/derajat toleransi sebuah negara. Pertama, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Kedua, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Ketiga, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Variabel yang dipopulerkan Grim dan Finke ini juga diadopsi oleh Bappenas dan banyak lembaga studi lain.

Dalam mengukur Indeks Kota Toleran (IKT), SETARA Institute juga menggunakan kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk menjadi salah satu para meter dalam mengukur indikator toleransi dalam tata Kelola kota karena objek studi ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Penggabungan kota-kota administrasi di DKI Jakarta menjadi Kota DKI Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang- undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Pemilihan kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Kondisi heterogenitas dan kosmopolitanisme ini seharusnya menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Pemilihan 94 kota ini juga didasarkan pada kepentingan praktis memudahkan kegiatan penelitian, dibandingkan dengan meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514.

Variabel 1: Regulasi Pemerintah Kota

Indikator (IND 1: RP) Rencana Pembangunan:

RPJMD Kota. Data ini bisa diakses siapa saja, sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap rencana daerah (dalam penelitian ini adalah RPJMD Kota). RPJMD dikeluarkan oleh masing-masing daerah untuk rentang waktu lima tahun sekali, sehingga terjadi perbedaan rentang waktu mulai dan selesainya sebuah RPJMD.

Indikator (IND 2: KD) Kebijakan Diskriminatif:

Peraturan Daerah/Kebijakan Kota dari Komnas Perempuan yang telah menghimpun peraturan-peraturan daerah yang bermuatan diskriminatif antara tahun 2009 hingga tahun ini dan data kebijakan diskriminatif yang dicatat SETARA Institute. Selama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan masih belaku atau belum dicabut, maka peraturan perundang-undangan tersebut masih valid digunakan sebagai alat ukur.

Variabel 2: Tindakan Pemerintah

Indikator (IND 3: PP) Pernyataan Pemerintah:

Peristiwa yang menggambarkan terjadinya intoleransi. Data ini diambil dari data peristiwa dan Tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dikumpulkan melalui riset pemantauan SETARA Institute, yang sudah sejak 2007 didokumentasikan dan dilaporkan kepada publik setiap tahun.

Indikator (IND 4: TN) Tindakan Nyata:

Tindakan Nyata Pemerintah Kota. Tindakan pemerintah diukur berdasarkan Tindakan atau aksi yang diambil oleh pemerintah kota dalam menyikapi sebuah kasus atau peristiwa. Untuk mengumpulkan informasi Tindakan pemerintah, studi indexing ini menggunakan data sekunder melalui penelusuran informasi di media massa dalam rentang waktu pemberitaan dan data pemantauan SETARA Institute tentang kebebasan beragama/berkeyakinan.

Variabel 3: Regulasi Sosial

Indikator (IND 5: PI) Peristiwa Intoleransi

Pernyataan Pemerintah yang dimaksud adalah respons pemerintah kota dalam menyikapi peristiwa atau kejadian yang mengandung intoleransi berbasis agama/keyakinan. Data untuk variabel ini juga dirujuk dari pemberitaan media menggunakan beberapa kata kunci generic, yaitu intoleransi, kebebasan beragama, kesetaraan jender, kerukunan umat beragama, kebhinekaan, dan Pancasila dikaitkan dengan kata kunci masing-masing kota. Selain itu, data juga dihimpun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh para peneliti SETARA Institute atas peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Indikator (IND 6: DM) Dinamika Masyarakat Sipil:

Data mengenai partisipasi dan dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dikumpulkan melalui penelusuran data sekunder yang dilakukan oleh para peneliti SETARA Institute yang dikuaktkan dengan data self assessment yang dihimpun oleh SETARA Institute melalui kuesioner.

Varibel 4: Demografi Agama

Indikator (IND 7: KP) Heterogenitas Keagamaan Penduduk:

Demografi Penduduk Berdasarkan Agama 2010. Data ini tersedia dia website BPS (Biro Pusat Statistik) dan bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Data yang tersedia di BPS adalah komposisi penduduk kabupaten/kota, salah satunya berdasarkan agama/keyakinan yang masih dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data angka kemudian dikonversi ke dalam presentase.

Indikator (IND 8: IS) Inklusi Sosial Keagamaan:

Data ini dalam bentuk data sekunder melalui penelusuran pemberitaan media massa yang terpercaya mengenai kerukunan antar umat beragama dan harmoni sosial keagamaan di masing-masing kota.

Scoring

Scoring dalam studi ini menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, 1 merupakan scoring untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah scoring untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran di kota-kota dimaksud.

Bobot Nilai

Dalam hal pembobotan, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pengukuran terhadap situasi faktual toleransi di kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase yang berbeda terhadap skor akhir. Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut: 1) Rencana Pembangunan (10%), 2) Kebijakan Diskriminatif [20%], 3) Peristiwa Intoleransi (20%), 4) Partisipasi Masyarakat Sipil (100%), 5) Pernyataan [10%], 6) Tindakan Nyata [15%], 7) Heterogenitas agama [10%], dan 8) Inklusi sosial keagamaan (10%).

Validitas Data

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari scoring dengan data-data sekunder dan hasil scoring dengan data hasil self assessment pemerintah-pemerintah kota. Termasuk dalam triangulasi ini adalah pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran sumber- sumber online. Experts meeting atau pertemuan para ahli untuk mengkonfirmasi data sementara hasil scoring.