Belajar dari Kota Salatiga

Oleh : Ikhsan Yosarie
Peneliti SETARA Institute
Alumnus Ilmu Politik Universitas Andalas

Kasus intoleransi, radikalisme, konflik horizontal berbasis SARA di masyarakat, dan buruknya relasi-komunikasi masyarakat dengan kepala daerah, seakan berada pada daftar tetap persoalan bangsa. Terlebih pascapilpres 2014 yang kemudian berlanjut pascapilkada DKI Jakarta 2017, persoalan-persoalan tadi semakin meruncing dengan mencuatnya politik identitas dalam kontestasi politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menjamurnya konflik-konflik sosial berbasis SARA dalam masyarakat berbanding terbalik dengan upaya menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama dan/atau kehidupan multikultural masyarakat. Perpecahan masyarakat akan mudah disulut dengan isu SARA ditengah heterogenitas struktur masyarakat. Dalam hal ini, upaya pencegahan dan penanggulangan konflik tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, apalagi sekedar melalui jalur struktural.

Peran masyarakat sipil melalui jalur kultural sangat penting dalam membangun ketahanan sosial masyarakat agar konflik-konflik berbasis SARA, baik konflik yang lahir ditengah masyarakat atau merupakan konflik yang lahir karena “kiriman” dapat dikelola dengan baik, seperti yang dilakukan pemerintah kota bersama masyarakat di Kota Salatiga. Dalam riset SETARA Institute mengenai Indeks Kota Toleransi (IKT) tahun 2018 pun Kota Salatiga menempati kota dengan skor teratas, yang mengartikan kehidupan toleran tumbuh subur di Kota Salatiga.

Sinergis dan Partisipatif

Akhir September lalu, SETARA Institute mengadakan silaturahmi, audiensi, dan diskusi di Kota Salatiga bersama masyarakat sipil, pemerintah kota, dan Polresta Salatiga berkaitan dengan situasi Kota Salatiga, khususnya harmonisasi kehidupan umat beragama. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari bagaimana terjaganya kehidupan toleran di Kota Salatiga. 

Pertama, komunikasi pemerintah kota, bahkan dalam hal ini Walikota, dengan stakeholders seperti masyarakat sipil, forum-forum masyarakat, dan kepolisian yang berjalan sangat baik. Segala informasi mengenai kondisi masyarakat dilaporkan dan dibahas bersama walikota, dan direspon dengan baik. Komunikasi ini semakin berjalan bagus diiringi dengan intensitas pertemuan walikota dengan masyarakat sipil atau forum masyarakat sipil, bahkan bisa tiga kali dalam seminggu untuk membahas kondisi terkini. Rumah dinas walikota seakan benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat Salatiga.

Pola komunikasi tersebut dalam mengelola konflik memang terbukti ampuh. Komunikasi yang dilakukan tidak formal, sehingga menghapus batas dan jarak antara pemerintah dan masyarakat, disini terjadi pembauran yang komunikatif antara pemerintah dan masyarakatnya. Dalam hal ini, dapat kita pahami bahwa walikota memang benar-benar turun ke lapangan bukan hanya ketika dan setelah konflik terjadi, namun dalam perumusan aksi preventif pun walikota turun menjadi leading sectornya. Pihak kepolisian pun serupa, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Informasi-informasi tentang hal-hal yang berpotensi memicu gangguan keamanan bukan hanya temuan polisi dilapangan, tetapi juga laporan masyarakat.  

Kedua, ketahanan sosial dan masyarakat yang partisipatif. Ditengah keberagaman etnis dan agama di Kota Salatiga, inilah yang menjadi pondasi terjaganya kehidupan nan toleran di Kota Salatiga. Ketika muncul benih-benih persoalan, terutama yang berbasis SARA seperti pembangunan rumah ibadah, forum masyarakat sipil seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga langsung turun tangan untuk penyelesaian melalui jalur mediasi dan hal-hal komunikatif lainnya. Persoalan tersebut pun tidak sampai membesar ke ranah pidana atau menimbulkan instabilitas sosial di tengah masyarakat. Informasi-informasi serupa pun sering dilaporkan kepada FKUB oleh masyarakat, bukan langsung kepada kepolisian. Sehingga, peran serta masyarakat menjadi poin penting dalam ranah ini.

Selain itu, masyarakat sipil juga aktif dalam mengkampanyekan dan menyemai bibit-bibit toleransi, kemudian menjaganya bersama. Kehidupan yang beragam tersebut salah satunya mereka jaga dengan saling menghormati, menghargai, dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan kelompok umat beragama lain di Kota Salatiga yang diadakan di alun-alun kota. Dari sana mereka membangun komunikasi dan saling percaya antarmasyarakat. Benih-benih konflik dapat diselesaikan dengan duduk bersama membangun komunikasi antar-masyarakat, hal-hal yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi dibahas disana. Alun-alun kota pun dapat digunakan secara bergantian oleh kelompok umat beragama untuk acara keagamaan dengan rukun tanpa intervensi kelompok tertentu.

Imbasnya, tidak heran jika konflik horizontal pascapilpres 2014 dan pilkada DKI 2017 tidak berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat Kota Salatiga. Konflik-konflik tersebut tidak mampu mengusik ketahanan sosial masyarakat, kehidupan toleran, dan kerukunan masyarakat.

Ketiga, bagi para pendatang, Kota Salatiga memiliki iklim lingkungan dan masyarakat yang seakan dapat menjadi lokasi rehabilitasi bagi mereka yang berasal dari daerah yang acapkali menjadi lokasi konflik berbasis SARA. Dalam diskusi SETARA Institute bersama masyarakat sipil di Kota Salatiga, salah seorang peserta diskusi yang kebetulan berasal dari Halmahera dan tengah menempuh studi di Kampus Satya Wacana bercerita, awal kedatangannya di Kota Salatiga, cara pandangnya masih seperti ketika ia didaerah asalnya yang rawan konflik berbasis SARA. Cara pandang tersebut terbentuk sebagai akibat efek traumatis yang lama dialami, sehingga polarisasi mayoritas-minoritas mendapat kenangan yang buruk di alam fikirnya.

Namun, perlahan cara pandang tersebut mengikis seiring waktu ketika ia menjalani kehidupan di Kota Salatiga. Iklim kehidupan di Kota Salatiga, khususnya relasi antar kelompok masyarakat serta sambutan masyarakat terhadap pendatang yang begitu welcome, merekonstruksi cara pandangnya tadi. Apa yang ia rasakan di daerah asalnya, dan apa yang ia bayangkan ketika awal merantau ke Kota Salatiga perihal konflik berbasis SARA, ternyata tidak terbukti dan merubah cara pandangnya. Kerukunan dan keharmonisan antarkelompok umat beragama ia rasakan, sehingga polarisasi mayoritas-minoritas tidak menjadi sentimen yang dapat memicu konflik.

Konsepsi dan Aktualisasi

Dari Kota Salatiga dapat kita ambil pelajaran bahwa masing-masing stakeholders harus berperan dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Dan yang lebih penting, keharmonisan dan kerukunan umat beragama itu bukan sekedar konsepsi, tetapi telah secara otomatis menjadi aktualisasi masyarakat. Dua hal tersebut bukan sekedar hasil jabaran panjang sebuah konsep, ia termanifestasi dalam laku hidup masyarakat dan terjabar melalui relasi.[]

Foto: medium.com